NEWS
-

Catat! Pelunasan Pajak Kini jadi Syarat Persetujuan RKAB Minerba
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM sepakat untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). “Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri, mulai perpanjangan tahun berikutnya RKAB akan mensyaratkan kewajiban tax clearance,” ujar Direktur Jenderal Pajak […]
-

Bos Pajak Panggil 200 Pengusaha Imbas Manipulasi Pajak Sawit
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru. DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian […]
-

Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%
Fasilitas fiskal potongan pajak super atau super tax deduction ditawarkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan ataupun membangun fasilitas sosial dan umum di ibu kota baru. Potongan pajak super itu bisa mencapai 200%. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan […]
-

DJP Pilih Surakarta Jadi Kota Piloting Inklusi Pajak di Tingkat SD
Ditjen Pajak (DJP) melakukan kunjungan audiensi ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta guna membahas program piloting inklusi kesadaran pajak di tingkat sekolah dasar di Kota Surakarta pada 19 November 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya pajak sejak dini. Dalam audiensi tersebut, DJP memaparkan konsep inklusi kesadaran pajak yang […]
-

Pemerintah Jepang Setujui Pajak Kripto 20%, Setara dengan Pajak Saham
Pemerintah Jepang dilaporkan mendukung rencana penerapan tarif pajak tetap (flat tax) sebesar 20% atas keuntungan aset kripto, sebuah perubahan besar dari struktur pajak saat ini yang dianggap membebani investor. Rencana reformasi pajak tersebut pertama kali diusulkan oleh Financial Services Agency (FSA) pada pertengahan November, dengan target pengajuan rancangan undang-undang pada awal 2026. Kini, pemerintah dan koalisi partai berkuasa di Parlemen […]
WA only