NEWS

  • Pajak E-Commerce Dorong Kas Negara

    Pajak E-Commerce Dorong Kas Negara

    JAKARTA. Pemerintah akan mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,5% melalui marketplace pada 1 Juli 2026. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 itu ditujukan untuk memperluas kepatuhan pajak, sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan antara pedagang online dan offline. Melalui aturan tersebut, marketplace yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak […]

  • Pajak Digital Masih Ditopang PPN

    Pajak Digital Masih Ditopang PPN

    JAKARTA. Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 6,81 triliun sepanjang Januari-Mei 2026. Struktur penerimaannya masih didominasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti merinci, penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE sebesar Rp 4,81 triliun, pajak transaksi aset […]

  • Pemerintah Pastikan Restitusi Pajak Tak Tertahan

    Pemerintah Pastikan Restitusi Pajak Tak Tertahan

    JAKARTA. Pemerintah menepis polemik mengenai dugaan perlambatan restitusi pajak. Alih-alih menahan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemerintah mengklaim realisasi restitusi tahun ini justru melaju lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah telah mencairkan restitusi sekitar Rp 160 triliun hingga empat bulan pertama tahun ini. Nilai tersebut setara dengan total restitusi yang […]

  • Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond

    Laris, Menkeu Tunda Penerbitan Panda Bond

    JAKARTA. Kementerian Keuangan memutuskan menunda penerbitan Panda Bond di pasar keuangan China. Semula, pemerintah berniat menerbitkan obligasi berdenominasi yuan ini rencananya digelar di awal Juli. Kini, pemerintah mengundur penerbitannya hingga akhir Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penyebab penerbitan yang semula dijadwalkan pada awal Juli ini ditunda lantaran sejumlah fund manager dan bank […]

  • Mau Bebas Potongan Pajak Marketplace? Ini Syarat dari Ditjen Pajak

    Mau Bebas Potongan Pajak Marketplace? Ini Syarat dari Ditjen Pajak

    Pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace masih bisa terbebas dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5%, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah.  Salah satu syarat utamanya adalah memiliki omzet tahunan tidak lebih dari Rp 500 juta dan menyampaikan surat pernyataan kepada platform tempat mereka berjualan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat […]

WhatsApp WA only