NEWS
-
BPK Temukan PPN DTP Rp25,65 Miliar Terindikasi Salah Sasaran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai sistem informasi Ditjen Pajak (DJP) belum dilengkapi dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2025 menyebut insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan kendaraan listrik senilai Rp25,65 miliar terindikasi diberikan kepada wajib pajak yang […]
-
Ada Batas Waktunya, DJP Jakbar Dorong WP Manfaatkan Penghapusan Sanksi
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat mendorong wajib pajak memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100%. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengatakan seluruh petugas akanmemberikan asistensi sekaligus pelayanan kepada wajib pajak yang hendak memanfaatkan program keringanan sanksi pajak tersebut. “Kami bersama seluruh kepala kantor pelayanan pajak di […]
-
Tumbuh 1,59%,Penerimaan Pajak DKI JakartaSudah Tembus Rp34,58 T
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Januari hingga September 2026 sudah mencapai Rp39,33 triliun. Angka ini tumbuh 1,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan capaian PAD periode Januari hingga September 2026 tersebut setara dengan 68,2% dari target senilai Rp57,67 triliun. “Pendapatan […]
-
Manusia Rp 3.500 Triliun Bersyukur Bayar Pajak Rp 144,3 Triliun
Jakarta. Jensen Huang, bos Nvidia dengan kekayaan US$188,1 miliar (Rp 3.389 triliun) mengaku takut miskin. Namun di sisi lain, dia mengatakan tak masalah harus membayar pajak yang tinggi. Ini diungkapkannya di tengah polemik kebijakan California untuk memajaki mereka yang masuk dalam kalangan super kaya. Wilayah itu diketahui menjadi rumah bagi puluhan pengusaha yang mengantongi miliaran […]
-
Transaksi Digital Melesat, Aturan Pajak Makin Ketat
Pesatnya transaksi digital membuat pemerintah terus memperketat pengawasan perpajakan. Tak hanya menyasar transaksi perdagangan elektronik (e-commerce), pemerintah juga memperbarui aturan pajak atas transaksi digital lintas negara hingga memperkuat pengawasan restitusi pajak melalui sistem Coretax. Partner Tax RSM Indonesia Sundfitris L M Sitompul mengatakan, perkembangan ekonomi digital membuat aktivitas bisnis semakin menembus batas negara. Kini, banyak […]
WA only