PALEMBANG – Pasca kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) diakui kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD), Shinta Raharja mengaku banyak spekulan tanah yang mengutus orang untuk menanyakan perihal naiknya nilai PBB.
“Banyak yang datang, ngotot nanyakan PBB tapi begitu kami perdalami ternyata bukan punya mereka utusan,” kata Shinta, Rabu (15/5/2019) saat ditemui di Kantor BPPD Jalan Merdeka Palembang.
Menurut dia, pihaknya tak mengerti banyak yang protes mengenai kenaikan PBB ini padahal kenaikan itu mayoritas orang yang mampu.
Sebab bagi warga yang tidak mampu sudah dibebaskan oleh Pemkot Palembang.
“Jadi apa motifnya, kenapa tidak yang bersangkutan langsung mengajukan keberatan. Kami duga ada spekulan tanah yang bermain,” kata dia.
Shinta mengaku siapa yang protes kalau memang yang kena kebijakan kenaikan PBB bagi orang mampu tapi kenapa tidak mampu bayar.
Menurut dia, nilai ONJP yang diterapkan hanya 10 persen dari nilai harga pasaran. Kalau pihaknya menerapkan nilai sebenarmya maka lebih besar lagi.
“Kita hanya menerapkan 10 persen saja dari nilai pasar,” kata dia.
Kata dia, kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan PAD Khususnya pajak dulunya Rp 748 miliar menjadi Rp 1,3 Triliun.
“Untuk mencapai inilah langkah-langkah yang kita lalukan. Salah satunya kenaikan PBB ini,” ujarnya.
Menurut Shinta, kenaikan ini sangat sudah lima tahun belakang tidak terjadi. Walaupun ada kenaikan hanya dilokasi tertentu.
“Sudah lima tahun pbb kita tak baik -pantas saja, layak donk karena kenaikan ini di zona-zona bisnis, komplek-komplek elit,” ujarnya.
Shinta pun mengaku siap dengan adanya isu kalau akan ada demo yang akan dilakukan.
“Kita siap terima para pendemo. Silakan datang saja langsung ke kantor kita,” ujar dia.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Adrian mengaku, 17 Mei 2019 akan memanggil pihak BPPD. Untuk menanyakan perihal kenaikan PBB.
“Kita panggil menanyakan perihal PBB,” kata dia.
Sumber : Tribunnews.com
WA only
Leave a Reply