JAKARTA. Daya tahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020 makin melemah, sering dengan penerimaan pajak yang lesu. Mau tidak mau, pemerintah memangkas anggaran belanja daripada menambah utang baru agar defisit akhir tahun tetap di level 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Juli 2020, pendapatan negara sebesar Rp 922,24 triliun, tumbuh negatif 12,37% year on year (yoy). Sementara, belanja negara mencatatkan realisasi sebesar Rp 1.252,41 triliun tumbuh 1,3% yoy. Dus, defisit APBN menjadi 2,01% dari PDB
Adapun, penerimaan pajak dalam tujuh bulan pertama di awal tahun ini sebesar Rp 601,91 triliun, kontraksi 14,67% secara tahunan. Pencapaian tersebut setara 50,21% terhadap target akhir tahun ini senilai Rp 1.198,82 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Marko Ekonomi Masyita Crystallin mengatakan, penerimaan negara melemah seiring dengan kontraksi ekonomi dan berbagai insentif yang diberikan. Dilihat dari jenis pajaknya, pajak penghasilan (PPh) baik migas dan non-Migas, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya kontraksi secara tahunan.
Hanya dari sisi komponen PPh yakni PPh OP, PPh Pasal 23 yang tumbuh positif. Sayangnya total realisasi Januari-Juli 2020 kedua pos pajak penghasilan itu cuma Rp 33,39 triliun atau setara 5,54% dari realisasi keseluruhan penerimaan pajak.
Meski begitu, Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengatakan penerimaan pajak masih bisa pulih di sisa akhir tahun ini. Kontraksi ekonomi di kuartal II-2020 diharapkan dapat berbalik arah ke zona positif di kuartal III-2020 dengan berbagai stimulus dan mulai dibukanya ekonomi dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat.
“Penerimaan negara berkorelasi positif dengan kondisi ekonomi, karenanya pembalikan arah perekonomian di paruh kedua 2020 akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap penerimaan perpajakan,” kata Masyita kepada Kontan.co.id, Minggu (30/8).
Masyita optimistis, di awal kuartal III-2020 beberapa indicator ekonomi sudah mulai membaik. Purchasing Manufacturing Index (PMI) Indonesia sudah meningkat, meski masih dalam zona kontraksi, ke 46.9. Kondisi pasar keuangan global pun menunjukkan perbaikan dengan menurunnya volatilitas dan menurunnya yield global. Survei konsumen pun membaik di Juli.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, otoritas fiskal belum menentukan skenario pangkas belanja atau tambah utang, saat kondisi penerimaan pajak lesu sampai bulan lalu.
Ubaidi menyampaikan paling tidak, pemerintah akan melihat perkembangan APBN sampai dengan akhir bulan ini yang disusun dan dilaporkan bulan depan. Yang jelas, Kemenkeu akan fokus memantau pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar ekonomi bisa pulih dan penerimaan pajak bisa sesuai target.
“Saat ini kita tetap fokus untuk menjaga kinerja penerimaan tetap optimal di tengah pandemi Covid ini, serta menjaga pelaksanaan belanja negara juga tetap optimal, terutama program prioritas terutama PEN,” kata Ubaidi kepada Kontan.co.id, Minggu (30/8).
Ekonom Institute Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi mengatakan, jika tidak ingin menaikkan defisit APBN, mau tidak mau belanja pemerintah mesti dikurangi. Sebab, juga opsi menambah defisit anggaran yang dipilih maka tantangannya adalah di financing.
Ia bilang, jika memang opsi mengurangi belanja pemerintah yang dipilih, maka sebaiknya pos-pos anggaran di luar program PEN harus dipangkas. “PEN sebaiknya jangan dipangkas, khususnya untuk kesehatan dan bansos,” kata Eric kepada Kontan.co.id, Minggu (30/8).
Kendati demikian, Eric memperkirakan defisit APBN tahun ini di sekitar 6% terhadap PDB, lebih rendah dari target pemerintah karena lambatnya penyaluran anggaran. Namun, bila akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Proyeksi Eric, ekonomi 2020 minus 2,2% yoy.
Sumber : KONTAN.CO.ID
WA only
Leave a Reply