Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, sektor digital diharapkan bisa mendorong penerimaan negara yang tengah tertekan akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia.
Namun sayangnya, hal ini sulit dilakukan karena banyak perusahaan digital yang dengan mudah menghindar dari kewajiban perpajakannya.
“Seluruh dunia memahami sesudah Covid-19, ikhtiar untuk menaikkan penerimaan pajak. Namun perusahaan-perusahaan ini mudah sekali yang digital meng-avoid (hindari) pajak,” ujarnya dalam webinar BPK, Selasa (15/6/2021).
Perusahaan digital ada kecenderungan memilih berpindah ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Ia mencontohkan, perusahaan di AS dan Eropa yang memilih pindah ke Irlandia Utara.
“Terutama Amerika dan Eropa itu ke Irlandia Utara, karena itu dia hampir 0% corporate tax-nya,” kata dia.
Jika ingin mengejar pajak perusahaan digital tersebut maka pemerintah harus menetapkan pajak badan yang lebih rendah dari negara tersebut. Namun hal ini tak mungkin dilakukan karena akan membuat keuangan negara menjadi tidak sehat.
Hal ini lah yang membuat negara di grup seven atau G7 memutuskan dan menyepakati untuk membuat pajak badan global minimal 15%. Artinya, semua negara-negara di dunia tak boleh menetapkan pajak badan di bawah 15% tersebut.
“Makanya sekarang G7, Joe Biden bertemu pertama kali dengan Janet, mereka menyepakati melakukan harus ada minimum taxation. Dia gunakan angka 15%,” jelasnya.
Nantinya, kesepakatan yang telah diambil oleh G7 itu akan dibahas juga dalam forum G20 yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia. Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah pemajakan kepada perusahaan digital yang tidak memiliki kantor fisik di suatu negara.
“Ini yang kami dengan Dirjen Pajak menyiapkan hal itu, debatnya negosiasi secara internasional akan menyangkut omzet, persentase yang boleh dibagi, threshold-nya. Kita punya daya tawar, tapi juga memperjuangkan,” tegasnya.
Sumber: cnbcindonesia.com
WA only
Leave a Reply