Jakarta: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fauzi H Amro meminta pemerintah tak membebani masyarakat dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembilan bahan pokok (sembako) jenis premium dan biaya pendidikan. Pemerintah diminta menarik pajak di sektor lain.
“Lebih bagus mencari opsi lain, tidak mesti sembako. Masih (bisa) menaikkan PPN, PPh (pajak penghasilan) dari e-commerce,” kata Fauzi kepada Medcom.id, Senin, 21 Juni 2021.
Fauzi menuturkan sumber pendapatan bisa dilakukan dengan mengejar pajak perusahan-perusahaan di bidang IT yang beroperasi di Indonesia. Misalnya, Google, Facebook, Instagram, Twitter, dan Netflix.
“Serta pajak PPh bagi pelaku e-commerce atau toko online, marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab, dan lain-lain,” ujar Fauzi.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan pemerintah juga bisa memangkas gaji para Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gaji para direksi perusahaan pelat merah ini ditaksir mencapai miliaran rupiah dalam setahun.
Kementerian Keuangan juga didorong melakukan reformasi dan memperbaiki sistem data base perpajakan melalui digitalisasi pajak. Sehingga, semua wajib pajak terdata dengan baik dan memudahkan pegawai pajak untuk menarik pajak.
Menurut Fauzi, penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarif. Mengingat harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik.
“Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukkan tren positif. Jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan tepat untuk menggenjot pendapatan pajak,” ucap Fauzi.
Rencana pengenaan pajak sembako premium dan biaya pendidikan termaktub dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut revisi UU KUP tak akan memajaki sembako murah.
Pajak hanya diberikan pada sembako kelas premium. Sejumlah sembako yang dikategorikan kelas premium yakni, beras shirataki atau basmati, daging wagyu, dan kobe.
Sumber : Medcom.id
WA only
Leave a Reply