JAKARTA. Bank dunia (World Bank) menyarankan agar pemerintah Indonesia menurunkan ambang batas alis thres gold pengusaha kena pajak (PKP) untuk menggenjot penerimaan pajak penghasilan (PPh) juga setoran pajak pertambahan nilai (PPN).
Ambang batas PTKP berdasarkan omzet atau peredaran bruto ini menjadi dasar pengenaan pajak. Penurunan ambang batas ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia untuk menambah penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dalam laporan bertajuk Gobal Economic Prospect edisi Juni 2021, World Bank mengimbau, Indonesia menurunkan amabang batas PKP dari yang saat ini berlaku yakni dengan omzet atau peredaran bruto Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 600 juta per tahun. Penurunan ini membuat makin banyak wajib pajak yang membayar PPh badan sehingga mengurangi pembayaran PPh final oleh beberapa korporasi.
Kebijakan ini juga bisa menambah jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bayar pajak. World Bank menilai cara ini bakal berdampak positif bagi penerimaan dan belanja negara ketimbang sekedar melaksanakan kebijakan memangkas belanja.
Asal tahu saja, tarif PPh badan yang berlaku di Indonesia saat ini, 22% dan tahun depan tunrun menjadi 20%. Sementara tarif PPh final untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 0,5%. UMKM yang dikenakan tarif PPh final untuk omzet per tahun sampai dengan Rp 4,8 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, usulan kenaikan ambang batas PTKP ini sempat menemuka saat rapat kerja Kementerian Keuangan (Kemkeu) dengan DPR. Bahkan Maret 2021 lalu, Kemkeu sudah memaparkan rencana menurunkan ambang batas PKP ini untuk mengejar target penerimaan pajak.
Meski belum jelas batasan nilai baru PKP, ada sejumlah alasan yang diajukan Kemkeu terkait wacana ini. Pertama, ambang batas PKP Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Kedua, ambang batas yang tinggi menyebabkan banyak usaha tidak bayar pajak.
Ketiga, simulasi beberapa skenario penurunan ambang batas PTKP menunjukkan potensi peningkatan penerimaan pajak dan dampaknya terhadap indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hanya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor secara diplomatis bilang usulan ini masih dikaji.
Ia tak manutup kemungkinan substansi penurunan ambang batas PKP jadi pembahasan dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
“Kami tunggu pembahasan revisi UU KUP nya bersama dengan DPR, bisa jadi itu menjadi bagian yang akan dilakukan penyesuaiannya,” kata Neilmaldrin kepada KONTAN, Jumat (18/6).
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menganggap penurunan ambang batas PKP bisa menjadi pilihan. Terlebih, pemerintah berkomitmen mengembalikan defisit APBN di bawah 3% terhadap produk domestik bruto di 2023.
Bagi Fajry, ambang batas PKP di Indonesia terlalu tinggi bahkan untuk negara ASEAN, kecuali Singapura. Alhasil, ada potential loss dari ambang batas PKP ini.
Pemerintah mencatat ada potensi penerimaan PPh yang hilang sebesar Rp 42 triliun pada 2019 silam akibat ambang batas PKP. “Justru, berdasarkan banyak studi, penurunan ambang batas ini malah meningkatkan produktivitas perusahaan. Selain itu, persaingan usaha menjadi lebih sehat. Ini menguntungkan perusahaan maupun konsumen.” Kata Fajry kepada KONTAN.
Meskipun pengamat menganggap adil, rencana ini banyak mendapat penolakan dari kalangan pengusaha. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai, penurunan PKP justru akan memberatkan pengusaha di level UMKM.
Selain kena pajak seperti korporasi, dengan memenuhi batas PKP, pengusaha juga berkewajiban memungut PPN atas barang dan jasa. “Berarti harga jual barang dan jasanya menjadi lebih tinggi, dan ujungnya memberatkan konsumen, karena hakikatnya merekalah yang dikenakan PPN,” kata Ajib.
Bila ambang batas PKP turun menjadi Rp 600 juta per tahun, maka menyasar pengusaha beromzet Rp 50 juta sebulan atau Rp 2 juta per hari. Artinya termasuk kriteria ini seperti pedagang-pedagang kecil di pasar. “Kalau berubah, jangan diturunkan, lebih baik dinaikan, ini akan menjadi keberpihakan pemerintah untuk ekonomi bawah, dalam pemulihan ekonomi,” usulnya.
Sumber: Harian Kontan, Senin 21 Juni 2021

WA only
Leave a Reply