JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 31E Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama DPR.
Dalam pasal itu disebutkan wajib pajak dalam negeri beromzet sampai dengan Rp50 juta mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (Pasal 17) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.
“Pasal 31E ini kami rasa perlu untuk tidak dilanjutkan kembali dalam rangka mewujudkan keadilan dan menyederhanakan struktur tarif PPh khususnya badan,” ujar Dirjen Pajak Suryo dalam rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/7/2021).
Suryo mengatakan saat ini, wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet hingga Rp4,8 miliar telah memiliki rezim pajaknya sendiri. Mereka bisa menggunakan PPh final UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet sebagaimana diatur dalam PP 23/2018.
Selain untuk menyederhanakan struktur tarif PPh badan, Pasal 31E UU PPh juga perlu dihapus untuk mendukung perluasan basis pajak yang sedang dijalankan DJP. Apalagi, tarif PPh badan juga akan turun menjadi 20% pada tahun depan.
Seperti diketahui, Pasal 31E dalam UU PPh adalah pasal baru yang ditambahkan pemerintah ketika struktur tarif PPh badan diubah dari progresif menjadi flat pada revisi keempat atas UU PPh melalui UU 36/2008.
Sebelum UU 36/2008, tarif wajib pajak badan terdiri dari 3 layer. Atas lapisan penghasilan kena pajak hingga Rp50 juta, PPh badan yang dikenakan mencapai 10%. Untuk penghasilan di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta, PPh badan yang dikenakan mencapai 15%. Atas penghasilan kena pajak di atas Rp100 juta, tarif PPh badan yang dikenakan mencapai 30%.
Melalui UU 36/2008, struktur tarif PPh badan yang awalnya progresif diubah menjadi flat dengan tarif sebesar 28%. Namun, tarif 28% itu diturunkan menjadi 25% dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
Sumber: DDTC News, Senin 5 Juli 2021
WA only
Leave a Reply