Dengan Revisi UU KUP, Celah Penghindaran Pajak Bakal Dipersempit

JAKARTA – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang tengah dibahas dengan DPR, akan memperkuat landasan bagi Ditjen Pajak (DJP) untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Suryo mengatakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18 UU Pajak Penghasilan (PPh) belum cukup untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang saat ini makin canggih. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam RUU KUP akan membuat celah penghindaran pajak makin kecil.

“Selama ini yang kami amati bahwa banyak praktik penghindaran pajak yang sudah semakin canggih dan agresif sehingga kadang-kadang sulit dideteksi dan sulit ditangkal dengan aturan yang ada pada saat ini,” katanya dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi XI DPR, Senin (5/7/2021).

Suryo mengatakan pemerintah perlu membuat pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif untuk mencegah dan menangani praktik penghindaran pajak. Apalagi, terdapat 43 negara di dunia yang telah memiliki pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif.

Menurutnya, penerapan pengaturan yang lebih fleksibel dan komprehensif sebagai instrument untuk mencegah praktik penghindaran pajak juga sesuai dengan komitmen internasional dalam mengimplementasikan pencegahan penyalahgunaan tax treaty (BEPS Action 6).

Suryo menjelaskan pada saat ini, Pasal 18 UU PPh hanya mengatur sebatas pada 4 hal tentang praktik penghindaran pajak. Keempatnya adalah pembatasan pembebanan bunga (thin cap), penundaan pembayaran dividen (CFC), transfer mispricing, dan penggunaan special purpose company di negara suaka pajak atau tax haven.

Sementara itu, beberapa praktik penghindaran pajak yang belum diatur misalnya penghindaran status bentuk usaha tetap (BUT), treaty abuse, rekayasa transaksi dengan perusahaan cangkang (shell companies), serta praktik penghindaran lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah mengajukan sejumlah usulan dalam RUU KUP. Misalnya, pemerintah mendapatkan kewenangan membuat ketentuan mengenai penentuan kembali besarnya pajak yang harus terutang akibat dari praktik penghindaran pajak melalui peraturan pemerintah (PP).

Selain itu, Suryo menambahkan pemerintah juga mengusulkan agar dirjen pajak dapat melakukan langkah enforcement terhadap regulasi yang diatur tersebut.

“Kami perlu semacam payung yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat pengaturan berikutnya pada waktu dijumpai atau ditemukan model transaksi yang mungkin tidak di-cover dalam UU PPh saat ini,” ujarnya.

Sumber : DDTCNews