Ekonom sekaligus mantan menteri keuangan Fuad Bawazier menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu segera keluar dari unit kerja Kementerian Keuangan dan menjadi satu badan independen sendiri. Soalnya, tugas DJP sudah terlalu besar. “Ini diubah saja menjadi badan sendiri, supaya kontrolnya itu bisa lebih baik karena tidak masuk dalam kementerian, karena sekarang DJP skalanya sudah besar sekali,” ujar Fuad saat rapat bersama Komisi XI DPR dalam rangka dengar pendapat tentang revisi RUU KUP, Selasa (6/7). Menurut eks menkeu era Presiden ke-2 Indonesia Soeharto itu, tugas DJP terlalu besar bukan cuma karena harus mengamankan penerimaan perpajakan yang menjadi penopang utama pendapatan negara. Lebih dari itu, secara unit kerja pun skala kerjanya sudah melebihi direktorat lain di bawah Kemenkeu.
“Ditjen-ditjen lain tidak ada yang seperti itu. Jadi ini sudah bisa diperhitungkan menjadi satu badan sendiri karena besarnya itu,” ucapnya. Sayangnya, menurut Fuad, wacana ini belum ada kelanjutan dari pemerintah maupun badan legislatif. Padahal, gagasan ini pernah dimunculkan di era mantan menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro. “Dulu ketika menkeunya Bambang Brodjo, itu sudah masuk RUU-nya ke DPR. Tapi kemudian ada pergantian menteri dan drafnya tenggelam, isu badan tidak mencuat lagi,” tuturnya. Sementara menurut catatan CNNIndonesia.com, Bambang Brodjonegoro memang pernah menggelar rapat dengan mantan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Dalam rapatnya, pemerintah ingin mengubah status dan nomenklatur DJP menjadi Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang bersifat independen. “Ditjen Pajak akan jadi Badan Penerimaan Pajak. Namun masih perlu masa transisi dengan peraturan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang baru,” tutur Yuddy pada 2015. Yuddy memperkirakan rencana ini bila dieksekusi, maka perlu waktu satu tahun. Namun, gagasan ini berhenti di tempat karena tidak ada pembahasan lanjutan di DPR.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply