JAKARTA – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan masih banyak peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya.
Dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi XI awal pekan ini, Suryo mengatakan jika aset tersebut ditemukan, bahkan diperiksa Ditjen Pajak (DJP), akan ada kewajiban pembayaran pajak final 30% ditambah sanksi 200%.
“Banyak terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya. Jadi masih ada yang tertinggal. Di sisi lain, kita memiliki data AEoI (automatic exchange of information) dan ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) sebagai pembanding,” ujar Suryo, dikutip pada Jumat (9/7/2021).
Merespons kondisi tersebut, pemerintah ingin memberikan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan aset yang belum dideklarasikan dalam program tax amnesty. Suryo berharap program ini bisa dilaksanakan setengah tahun dalam periode tahun ini atau tahun depan.
Terhadap peserta tax amnesty ini, skema kebijakannya adalah pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan saat tax amnesty. Mereka akan dikenai PPh final 15% dari nilai aset atau 12,5% dari nilai aset jika diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) yang ditentukan pemerintah.
Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak akan diberikan penghapusan sanksi. Jika wajib pajak gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN, harus membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau membayar 5% jika ditetapkan DJP.
Setelah program pengungkapan aset secara sukarela selesai dan wajib pajak tetap tidak mendeklarasikan asetnya, ketentuan pembayaran PPh final dan sanksi 200% yang ada dalam UU Pengampunan Pajak akan berlaku.
“Rezim yang kami bangun adalah TA [tax amnesty] yang dulu, yang belum semuanya terdeklarasikan, diberikan kesempatan melalui UU ini dalam window tertentu. Apabila window ini terlewatkan, ya kita kembali ke UU Tax Amnesty lagi,” ujar Suryo.
Sumber : DDTCNews
WA only
Leave a Reply