Dirjen Pajak Suryo Utomo merilis Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-37/PJ/2021 mengenai tata cara penghitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan LPG tertentu atau elpiji bersubsidi. SE ini sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.03/2020.
Sesuai dengan PMK 220/2020, pengusaha yang melakukan kegiatan penyaluran LPG tertentu – badan usaha, agen, dan pangkalan – ditentukan menggunakan nilai lain sebagai dasar dalam penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) terutang atas penyerahan LPG tertentu.
“Untuk memberikan keseragaman dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu,” bunyi salah satu tujuan SE-37/PJ/2021, dikutip pada Jumat (9/7/20201).
Ruang lingkup SE tersebut di antaranya mengenai ketentuan umum, dasar pengenaan pajak (DPP) atas bagian harga LPG tertentu yang tidak disubsidi, PPN terutang, kewajiban pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak (PKP) atas penyerahan LPG tertentu, dan pengkreditan pajak masukan.
Adapun yang dimaksud dengan LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunanya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
Melalui SE-37/PJ/2021 ini otoritas menegaskan DPP atas bagian harga LPG tertentu yang tidak disubsidi adalah nilai lain. DPP nilai lain tersebut ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang tergantung pada titik serah dari LPG tertentu.
DPP nilai lain sebesar 100/110 dari harga jual eceran ditetapkan atas penyerahan pada titik serah badan usaha. Badan usaha sendiri adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu.
Selanjutnya, DPP nilai lain sebesar 10/101 dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran ditetapkan atas penyerahan pada titik serah agen. Agen didefinisikan sebagai koperasi, usaha kecil, ataupun swasta nasional yang ditunjuk badan usaha untuk menyalurkan LPG tertentu.
Terakhir, DPP nilai lain 10/101 dari selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen ditetapkan atas penyerahan pada titik serah pangkalan. Pangkalan sendiri diartikan sebagai kepanjangan tangan agen yang ditunjuk agen untuk melakukan penyaluran guna menjamin kelancaran distribusi LPG hingga konsumen akhir.
Adapun pajak masukan sehubungan dengan penyerahan LPG tertentu oleh badan usaha dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Sementara itu, pajak masukan sehubungan dengan penyerahan LPG tertentu oleh agen atau pangkalan tidak dapat dikreditkan (sejak berlakunya PMK 220/2020)
Dalam SE-37/PJ/2021 ini dilampirkan pula contoh pengisian faktur atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi dan perhitungan PPN terutang sebelum berlakunya PMK 220/2020. SE ini ditetapkan pada 17 Juni 2021.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply