Jakarta – Sektor hulu migas memberikan kontribusi sebesar US$ 6,67 miliar atau setara Rp 96.7 miliar (kurs Rp 14.492) terhadap pendapatan negara pada Semester I tahun 2021. Capaian itu didukung harga minyak yang berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu.
“Seperti juga dirasakan oleh sektor lain, pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang cukup berat bagi industri hulu migas. Namun SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menghadapi pandemi ini dengan melakukan usaha-usaha yang kreatif. Syukur pada Semester – I tahun 2021 ini kami berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal,” jelas Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).
Dwi menjelaskan harga minyak berangsur membaik setelah sempat jatuh di tahun 2020 lalu. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini pendapatan negara dari sektor migas tahun ini bisa menyebut Rp 154 triliun.
“Harga ICP (Indonesian Crude Price) menunjukkan kenaikan, bahkan per Juni 2021 mencapai US$ 70,23/barel. Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi,” urai Dwi.
Ia menambahkan pendapatan yang dihasilkan juga tak terlepas dari upaya efisiensi dan kegiatan yang dilakukan SKK Migas di sektor hulu. Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui pemilihan prioritas kegiatan work order, pemeliharaan rutin, dan efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan.
“Upaya ini berhasil membuat biaya per barel pada Semester – I tahun 2021 sebesar US$12,17/BOE, lebih rendah dibandingkan Semester – I tahun 2020 sebesar US$13,71/BOE,” rinci Dwi.
Ia menyebut capaian lifting migas juga mencatatkan hasil yang baik pada Semester I – 2021, yakni rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Dari jumlah tersebut, lifting minyak sebesar 667 ribu barel minyak per hari (BOPD), atau 95% dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD. Sementara itu, lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96%.
Untuk mengejar capaian target lifting, Dwi menerangkan SKK Migas dan KKKS tengah bahu membahu merealisasikan program Filling The Gap (FTG).
“Melalui Program FTG, telah ada tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. Tambahan ini di luar rencana tambahan yang direncanakan dalam WP&B (Work, Program, & Budget) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WP&B-nya sehingga diharapkan target APBN 2021 dapat terpenuhi,” papar Dwi.
Selain program FTG, Dwi menerangkan, usaha lain yang dilakukan SKK Migas untuk mengejar capaian target adalah mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah.
“SKK Migas akan mengupayakan ketiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$0,22 per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas,” imbuh Dwi.
Sumber: detik.com, Minggu 18 Juli 2021
WA only
Leave a Reply