Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa negara G20 sudah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat koordinasi antara negara dalam menghadapi wabah di masa mendatang.
Sri Mulyani mengungkapkan, pandemi Covid-19 meskipun secara keseluruhan ekonomi global mengalami perbaikan, namun ditelaah dari masing-masing negara, antar sektor masih belum merata (divergen) dan akan dibayangi oleh kerugian atau downside risk.
“Ketidakmerataan ekonomi akan menimbulkan komplikasi koordinasi kebijakan antar negara, ada yang tumbuh tinggi, dan masih dalam kondisi belum pulih dan policy masih akan ekspansif. Ini akan menimbulkan dinamika,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKita, Rabu (21/7/2021).
Downside risk kata Sri Mulyani juga akan dipengaruhi dari kecepatan vaksinasi maupun penyebaran varian baru Covid-19. Selama belum ada pemerataan vaksin, virus akan selalu bermutasi.
Di sisi lain, kebijakan untuk jangan menarik kebijakan terlalu dini akan menyebabkan ekonomi bisa kembali memburuk.
“Saat ini pembahasan di menkeu seluruh dunia dan gubernur bank dunia memantau semua data, apakah pemulihan itu terjadi solid dan bisaa menentukan policy untuk melakukan konsolidasi,” kata Sri Mulyani melanjutkan.
Oleh karena itu, G20 High Level Independent Panel on Financing Global Commons for Economic Preparedness and Response (HLIP) menyampaikan laporan sementara atas rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan global dalam menghadapi pandemi di masa depan.
G20, kata Sri Mulyani akan menyiapkan Global Health Threats Fund untuk memobilisasi dana sebesar US$ 10 miliar setiap tahun selama lima tahun dan Global Health Threats Board untuk melakukan oversight pembiayaan serta koordinasi internasional.
“Sehingga akan jadi pooling fund US$ 50 miliar yang akan dipakai suatau fund untuk hadapi ancaman sistem kesehatan dunia dan adanya dibentuk healh track board atau dewan yang akan menentukan sumber dana ini akan dipakai atau diawasi, untuk meningkatkan koordinasi internasional. Ini akan dibahas bulan Oktober oleh menkeu dan menkes G20,” jelas Sri Mulyani.
Dalam Forum G20 tersebut, juga disepakati untuk memberikan dukungan terhadap negara miskin dengan implementasi mekanisme Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI untuk membantu meringankan beban pembiayaan negara-negara miskin dalam pemulihan ekonomi. Sejalan dengan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan dari lembaga pembiayaan internasional.
“Ini dalam rangka low income countries yang saat ini posisi debt treatment-nya dalam kondisi kesulitan, baik dari sisi fiskal-nya maupun pada mengadakan vaksin,” tuturnya.
Kemudian, menyusun dokumen G20 Roadmap on Sustainable Finance sebagai panduan global dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Lalu, masih dari sektor keuangan Sri Mulyani menegaskan kembali komitmen G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus memastikan sektor keuangan memberikan dukungan optimal dalam merespon pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Selain itu Negara G20 juga menyepakati konsesus global atas Base Eroison and Profit Shifting (BEPS) untuk pajak ekonomi digital menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki arsitektur perpajakan internasional Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
Sumber : CNBC Indonesia
WA only
Leave a Reply