Disindir Faisal Basri soal PMN, Begini Respons Erick Thohir

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini memang gencar untuk mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan pelat merah.

Bahkan tahun ini, nilai PMN yang diajukan untuk anggaran tahun depan mencapai Rp 72,44 triliun bagi 12 perusahaan BUMN. Sejumlah kritik pun bermunculan berkaitan dengan PMN yang diajukan bagi BUMN-BUMN di tahun depan.

Menanggapi kritikan sejumlah pihak, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kritik tersebut lumrah terjadi di era demokrasi saat ini. Kritik yang disampaikan, salah satunya oleh ekonom senior Faisal Basri ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi baginya.

“Saya rasa di era demokrasi seperti ini yang namanya saran atau kritik adalah hal yang lumrah, era demokrasi. dan tentu masukan daripada bang Faisal Basri ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kami,” kata Erick dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, @erickthohir, dikutip Rabu (21/7/2021).

Jawaban Erick tersebut menanggapi pertanyaan netizen di akun media sosialnya. Erick memang dalam forum itu membuka sejumlah pertanyaan dari para follower-nya di Instagram.

Erick menjelaskan, bahwa saat ini perusahaan BUMN tengah melakukan transformasi bisnis. Harapannya dengan tambahan modal ini BUMN akan dapat melakukan aksi korporasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga bisa memberikan pendapatan tambahan untuk negara.

“Di mana kami BUMN terus melakukan transformasi agar tetap bisa melakukan aksi korporasi karena negara perlu tambahan income, selain pajak, terutama pada saat Covid seperti ini. Tapi juga tidak kalah penting, ini yang penting PSO public service obligation, hal ini yang membedakan BUMN dengan swasta,” terangnya.

Untuk diketahui, untuk PMN tahun 2022, Erick mengajukan 12 BUMN untuk mendapatkan dana dari pemerintah tersebut, dengan perincian:

1. Hutama Karya Rp 31,35 T, untuk Jalan Tol Trans Sumatera;
2. BUMN Pariwisata in Journey (Aviasi Pariwisata Indonesia/Aviata) Rp 9,318 T, permodalan dan restrukturisasi, proyek Mandalika;
3. PLN Rp 8,231 T, transmisi gardu induk dan listrik perdesaan;
4. BNI Rp 7 T, penguatan modal tier 1 dan CAR (rasio kecukupan modal);
5. KAI-KCJB Rp 4,1 T, PSN Kereta Cepat;
6. Waskita Karya Rp 3 T, penguatan modal, restrukturisasi;
7. IFG Rp 2 T, restrukturisasi Jiwasraya;
8. Adhi Karya Rp 2 T, jalan tol Solo-DIY, Bawen dan proyek SPAM Karian-Serpong;
9. Perumnas Rp 2 T, perumahan rakyat berpenghasilan menengah rendah (MBR);
10. Bank BTN Rp 2 T, penguatan modal tier 1 dan CAR;
11. RNI Rp 1,2 T, penguatan industri pangan;
12. Damri Rp 250 miliar, penguatan modal dan penyediaan armada.

Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri terang-terangan menyindir Menteri BUMN, Erick Thohir terkait PMN untuk tambahan 2021 dan 2022.

Mengutip akun twitter resminya @FaisalBasri Sabtu (10/7/2021) dirinya mengatakan bahwa “Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN adalah Menteri BUMN. Bukannya utamakan selamatkan nyawa rakyat tapi sibuk urusi suntik BUMN ratusan triliun dan obat cacing. Bubarkan saja Komite itu”.

Sebelum menyuarakan hal tersebut, Faisal terlebih dahulu membagikan tautan berita terkait dengan uang yang harus dikeluarkan untuk BUMN dibanding dengan pemasukan yang didapatkan.

Sumber : CNBC Indonesia