Pemerintah Diminta Pertimbangkan Dampak Simplifikasi Cukai

Simak proyeksi pergerakan rupiah hingga akhir tahun
July 23, 2021
RI Punya Startup Unicorn Baru Lho, Namanya OnlinePajak
July 23, 2021

Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai bagi keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Sebab, penerapan simplifikasi cukai akan menambah angka pengangguran, baik di sektor hulu dan hilir.

“Kami khawatir dengan masa depan IHT nasional yang saat ini menguasai market share dalam negeri sebesar 70 persen. Banyaknya peraturan (fully regulated) yang mengatur IHT nasional, juga menjadi kekhawatiran bagi para pelaku usaha industri kretek nasional,” ujar Henry dalam siaran persnya, Kamis, 22 Juli 2021.

Menurutnya, penyederhanaan struktur tarif cukai, baik dengan menggabungkan golongan pabrik maupun jenis produk, akan berdampak buruk bagi kelangsungan pabrik kecil dan menengah dalam jangka pendek dan juga pabrik besar dalam jangka panjang.

“Penggabungan dapat berdampak akan gulung tikar pabrikan kelas kecil dan menengah karena harga produk tidak terjangkau oleh segmen pasarnya dan konsumennya akan pindah ke rokok ilegal yang lebih murah,” tambah dia.

Ia menegaskan, banyak pabrik kecil akan dikorbankan. Sementara pabrik besar tertentu yang mengusulkan, akan diuntungkan dengan adanya simplifikasi struktur tarif cukai sehingga akan terciptanya oligopoli dan monopoli.

Dia bilang, upaya pemerintah melakukan optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif cukai ke depan sebaiknya mempertimbangkan indikator ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta kondisi daya saing. Dalam catatan Gappri, pemerintah setiap tahun membuat kebijakan cukai yang terlalu eksesif.

Kondisi tersebut berdampak pada tutupnya pabrik, selain juga memicu tumbuhnya produk ilegal di pasar rokok kelas kecil dan menengah. Oleh karena itu, Gappri meminta pemerintah mempertahankan struktur tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan PMK Nomor 152/PMK.010/2019.

“Struktur tarif cukai hasil tembakau yang terdiri dari 10 layer adalah paling ideal, berkeadilan, dan bijak bagi jenis produk serta golongan pabrik I, II, dan III (besar, menengah, dan kecil) yang banyaknya 700-an unit pabrik aktif dengan ukuran/skala dan pasar yang bervariasi,” papar Henry.

Henry optimistis Presiden Joko Widodo secara bijak akan mempertimbangkan masukan Gappri demi kelangsungan usaha IHT. Pasalnya sektor IHT yang saat ini mengalami kondisi sulitnya ekonomi di tengah pandemi covid-19, terus berupaya menjaga kelangsungan nadi dan pembangunan dari cukai dan pajak IHT yang cukup signifikan.

“IHT juga menjaga penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja dalam negeri, nafkah bagi petani, pekerja perkebunan tembakau dan cengkih serta pemiliknya, pekerja distribusi, hingga pedagang kaki lima. Juga menjaga berbagai kegiatan di sepanjang rantai pasok IHT,” pungkas Henry.

Sumber: medcom.id, Kamis 22 Juli 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WhatsApp WA only