World Bank memandang Indonesia perlu merancang sistem perpajakan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.
Dalam laporan terbaru World bank berjudul Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia, potensi pajak dari aktivitas ekonomi digital diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi ekonomi di Indonesia.
“Sebagai contoh, e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh 54% pada 2020 di tengah menurunnya konsumsi rumah tangga yang mencapai -2,7%,” kata World Bank dalam laporannya tersebut, Kamis (29/7/2021).
World Bank mengusulkan setidaknya dua kebijakan pajak yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari sektor ekonomi digital. sekaligus menciptakan level playing field atau kesetaraan.
Pertama, menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan berbasis teknologi, mulai dari registrasi, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Otoritas pajak juga didorong mengintegrasikan data transaksi dengan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas compliance risk management (CRM).
Kedua, mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang hingga saat ini mencapai Rp4,8 miliar. Penurunan PKP diperlukan untuk meningkatkan basis pajak yang bersumber dari aktivitas ekonomi digital.
Menurut World Bank, kebanyakan negara berkembang memang cenderung menerapkan threshold PKP yang tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan kebanyakan otoritas pajak negara berkembang tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memungut pajak secara efektif.
Namun demikian, threshold PKP yang diterapkan Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Hal ini tersebut menyebabkan banyak aktivitas bisnis yang tidak tercakup dalam sistem PPN.
“Distorsi tampak makin besar bila threshold ini diterapkan terhadap e-commerce. Kebanyakan pelaku usaha e-commerce adalah usaha kecil,” sebut World Bank.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply