Pemerintah susun roadmap hidup berdampingan dengan Covid-19, begini kata asosiasi

Pemerintah berniat melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di enam aktivitas utama.

Enam aktivitas utama yang dimaksud adalah: Pertama, perdagangan, seperti mall, department store, pasar dan toko kelontong. Kedua, kantor dan kawasan industri. Ketiga, transportasi darat, laut dan udara. Keempat, pariwisata, hotel, restoran dan event. Kelima, acara-acara keagamaan. Keenam, pendidikan.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Pemeliharaan Gedung atau Building Engineering Association (BEA) Mardi Utomo mengatakan, pengelola gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan akan terus menerapkan protokol kesehatan yang telah dilakukan selama 1,5 tahun ini. Sebab, proses vaksinasi yang saat ini tengah diupayakan pemerintah tentu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu secepat mungkin.

Mardi mengatakan, pilot project yang saat ini tengah dilakukan pada gedung pusat perbelanjaan sudah dapat dilakukan. Gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan siap dalam menerapkan secara digital penerapan protokol kesehatan.

“Makanya dari sisi sektor bangunan gedung baik itu di office maupun mall sekarang sudah mengikuti membuat protokol bagaimana bisa untuk diterapkan dalam jangka waktu yang panjang. Hampir semua gedung sekarang sudah mempersiapkan,” jelas Mardi saat dihubungi, Kamis (12/8).

Mardi menjelaskan, kluster penularan Covid-19 di office holding, apartemen atau mall sudah sangat jarang sekali. Sebab, penerapan protokol kesehatan lebih bisa terjaga dengan baik dan selalu mengikuti perkembangan mutasi Covid-19.

Ia meminta jika transmisi penularan Covid-19 sudah mulai menurun perlu dibuka opsi kelonggaran secara bertahap. Sebaliknya, jika penularan Covid-19 mulai melonjak, maka perlu ada pengetatan kapasitas gedung perkantoran dan sejenisnya.“Saya setuju pelonggaran dilakukan tentunya mengikuti seberapa besar transmisi yang sedang terjadi,” terang dia.

Selain itu, Mardi meminta pemerintah memberikan insentif bagi gedung yang mengalami penurunan kunjungan akibat pandemi. Misalnya sektor perhotelan yang mengalami penurunan selama pandemi dan pusat perbelanjaan non kebutuhan sehari-hari yang mengalami penurunan pemasukan karena tidak bisa beroperasi dalam satu bulan terakhir.

“Seharusnya ada insentif dari pemerintah terutama mungkin yang bisa membantu setidaknya dari sisi pengelola sendiri insentif pajak atau listrik,” tutur Mardi.

Sumber: nasional.kontan.co.id