Akurasi Proyeksi Pajak Masih Lemah

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mengakui akurasi penghitungan proyeksi penerimaan pajak pada tahun berjalan cukup lemah sejalan dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi.

Lemahnya akurasi itu terefleksi dari instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap jajaran Ditjen Pajak untuk memberikan estimasi yang lebih detail dan pasti.

“Kami minta teman pajak untuk lebih detail dan exact dalam estimasi. Walau tidak mungkin 100%, kalau bisa deviasinya makin kecil,” kata Menkeu dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (23/8).

Dia menambahkan otoritas pajak sesungguhnya telah memerinci proyeksi penerimaan. Akan tetapi, estimasi yang dipaparkan oleh Ditjen Pajak masih lemah, terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Sri Mulyani, sebagai jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan, proyeksi penerimaan PPh dan PPN harus lebih akurat.

“PPN itu bisa saja dinamis, seperti sekarang dengan komoditas naik PPN juga naik. Harga komoditas kita lihat harga minyak kita estimasi US$45 sekarang US$65, jadi kelihatan deviasinya,” jelasnya.

Pada tahun ini, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak mencapai Rp1.142,5 triliun atau 92,9% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tercatat mencapai Rp1.229,6 triliun.

Dengan demikian, shortfall penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp87,1 triliun.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak merespons pertanyaan yang disampaikan Bisnis.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan instansinya akan melakukan reformasi perpajakan untuk membenahi sistem administrasi sekaligus mengamankan potensi penerimaan negara.

Sumber: ortax.org (Harian Bisnis Indonesia), Selasa 24 Agustus 2021