Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus berupaya meningkatkan perekonomian. Berbagai upaya dilakukan seperti pembukaan pusat perbelanjaan secara bertahap, restoran, warung makan hingga kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK).
Pemkot Bekasi memberikan pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi pembayaran pajak daerah mulai 1 September hingga 20 Desember 2021 sebagai pemberian insentif di masa pandemi ini.
“Perekonomian tumbuh bila terjadi konsumsi atau transaksi ekonomi, karenanya upaya Pemkot Bekasi adalah pertama membuka kembali pusat-pusat perdagangan dan jasa secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Kepala Bagian Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah, Jumat (3/9/2021).
Beberapa upaya yang dilakukan antara lain memberikan keringanan pajak dan retribusi kepada pelaku usaha, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam permodalan baik melalui penyaluran pinjaman bunga rendah maupun bantuan permodalan (usaha mikro).
Selain permodalan, pemerintah memberikan penguatan regulasi berupa sertifikasi halal, pangan industri rumah tangga, pelatihan digitalisasi, kerja sama marketplace dan pembelian produk UMKM.
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor: 973/KEP.425-BAPENDA/IX/2021 pemberian insentif yang dimaksud adalah pengurangan 5%-60% pajak bumi dan bangunan (PBB) serta penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran berlaku hingga 20 Desember 2021.
Pengurangan 5-15% pajak reklame dan pajak air tanah serta penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran berlaku hingga 20 Desember 2021.
Lalu, penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran berlaku hingga 20 Desember 2021 untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir.
“Tercatat, investasi di Kota Bekasi meningkat di triwulan II Tahun 2021 periode April-Juni 2021 sebesar Rp 2,3 triliun. Sehingga realisasi investasi sebesar Rp 3,2 triliun atau 53% dari target investasi Kota Bekasi sebesar Rp 6,9 triliun,” kata Sajekti.
Sumber: beritasatu.com
WA only
Leave a Reply