JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR menyetujui usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah pagu anggaran senilai Rp992,77 miliar, dari Rp43,02 triliun menjadi Rp44,01 triliun pada 2022.
Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan tambahan anggaran akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan sistem digital dalam pelayanan. Adapun pembaruan sistem inti administrasi pajak atau core tax mendapatkan alokasi anggaran terbesar.
“Kami memerlukan dana untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system,” katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).
Heru menuturkan tambahan anggaran untuk core tax system pada 2022 mencapai Rp328,37 miliar. Menurutnya, pembaruan core tax system tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Dengan pembaruan core tax system, sambungnya, berbagai proses bisnis utama pada Ditjen Pajak (DJP) akan terdigitalisasi, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakkan hukum.
Selanjutnya, tambahan anggaran senilai Rp146,36 miliar akan digunakan untuk mengembangkan sistem layanan kepabeanan dan cukai yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).
Menurut Heru, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) saat ini tengah mengembangkan CEISA versi 4.0 next generation untuk menjawab berbagai tantangan revolusi industri, serta untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi.
CESA 4.0 mengadopsi konsep SMART Customs and Excise yakni secure, measurable, automated, dan risk management based serta technology driven yang jadi standar pelayanan kepabeanan dan cukai internasional.
“Sistem tersebut juga akan mengedepankan pengembangan sistem dengan mengadopsi big data, kecerdasan buatan, dan manajemen risiko,” ujar Heru.
Kemenkeu juga akan mengembangkan beberapa aplikasi seperti SMART dan SPAN-SAKTI dengan kebutuhan anggaran Rp77,36 miliar untuk meningkatkan kemampuan sistem dan menjalankan fungsi, serta mengintegrasikan dengan aplikasi SAKTI dan KRISNA.
Kemenkeu juga akan mengembangkan data center atau teknologi informasi strategis lainnya dengan kebutuhan anggaran Rp116,68 miliar. Langkah ini dibutuhkan untuk simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis melalui office automation untuk mengantisipasi berbagai tantangan.
Kemenkeu juga mengalokasikan Rp34,13 miliar untuk biaya sewa komunikasi data dan pemeliharaan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa dukungan teknik tahunan yang masa berlakunya juga akan berakhir sehingga harus dibayar.
Selanjutnya, Kemenkeu menganggarkan Rp284,46 miliar untuk pemeliharaan serta pengadaan software dan hardware yang dibutuhkan untuk menunjang sistem yang dimanfaatkan 80.670 pegawai di Kemenkeu.
Lalu, dana Rp1,86 miliar untuk pengembangkan sistem informasi keuangan daerah, dalam bentuk pengembangan aplikasi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dan pinjaman daerah.
“Terakhir, kami juga perlu mengembangkan sistem call center di DJPB. Dana yang dibutuhkan senilai Rp4,56 miliar untuk peningkatan layanan SAKTI dan call center dari DJPB dan diterapkan di seluruh kementerian/lembaga terkait,” jelas Heru.
Sumber: DDTC News, Minggu 5 September 2021
WA only
Leave a Reply