Pengenaan Pajak Minimum untuk Perusahaan Rugi Dibatalkan

Dewan Perwakilan Rakyat membeberkan batalnya pengenaan pajak penghasilan (PPh) minimum dalam skema alternative minimum tax (AMT) yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Alasan utamanya adalah takut mengganggu iklim investasi.

Awalnya pemerintah mengajukan skema AMT dan general anti avoidance rule (GAAR), bahkan dalam draf RUU KUP skema AMT, yakni mengenakan tarif pajak minimum sebesar 1% terhadap wajib pajak badan yang melaporkan kerugian atau terhadap wajib pajak badan yang hanya membayar pajak kurang dari 1% penghasilan bruto.

Tujuannya adalah untuk menghindari praktik penghindaran pajak  korporasi dengan melaporkan selalu rugi bertahun tahun, namun tetap beroperasi.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dolfie OFP mengatakan, keputusan dibatalkannya klausul mengenai (skema) AMT dan GAAR disebabkan karena skema AMT dan GAAR dinilai dapat mengganggu kebijakan untuk menciptakan iklim investasi.

“AMT dan GAAR dapat mendistorsi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,” tuturnya kepada Investor Daily, Senin (4/10).

Selain itu, ia menjelaskan, sejak pembahasan Undang Undang Cipta Kerja, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor untuk investasi di Indonesia.

Sementara itu, terkait apakah ada kompensasi ketentuan atau kebijakan lain untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak bagi perusahaan yang selalu merugi namun tetap beroperasi, Dolfy menegaskan bahwa DJP telah memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan.

“Selama ini DJP telah memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan,” tuturnya.

Sebagai informasi, catatan Kementerian Keuangan total wajib pajak yang melaporkan kerugian sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9.496 wajib pajak, meningkat 83% dibandingkan dengan periode 2012 hingga 2016 sebanyak 5.199 wajib pajak. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Sumber: investor.id