Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Digitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada aplikasi Approweb menjadi salah satu pengembangan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada tahun lalu.

Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP disebutkan digitalisasi SP2DK akan menggantikan penerbitan SP2DK di Approweb yang saat ini masih membutuhkan tanda tangan basah kepala kantor. Dengan demikian, SP2DK dibuat secara digital.

“Memiliki kode verifikasi dan tidak memerlukan tanda tangan basah,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Selasa (19/10/2021).

Dengan adanya digitalisasi tersebut, pengiriman SP2DK akan dilakukan secara online atau daring. SP2DK akan dikirim kepada wajib pajak melalui surat elektronik (surel) resmi DJP. DJP mengatakan SP2DK diterbitkan karena ada dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak.

Produksi SP2DK pada tahun lalu, bersamaan dengan awal terjadinya pandemi Covid-19, sebanyak 2,42 juta surat. Jumlah tersebut mengalami penurunan 38,4% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya sebanyak 3,35 juta surat.

Adapun SP2DK pada tahun lalu yang sudah diterbitkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) mencapai 1,33 juta atau sekitar 54,9% dari total produksi SP2DK. Pada 2019, SP2DK selesai mencapai 2,75 surat atau 82,1% dari total produksi.

Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK pada 2020 1,49 juta wajib pajak. Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai tercatat sebanyak 817.849 wajib pajak.

Adapun nilai realisasi atas SP2DK yang terbit pada 2020 mencapai Rp66,85 triliun. Sementara nilai realisasi atas LHP2DK yang terbit pada tahun lalu mencapai Rp70,05 triliun. SP2DK merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dijalankan DJP.

Sumber: news.ddtc.co.id