Ditjen Pajak (DJP) melakukan berbagai strategi dalam melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan (TPP), termasuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
DJP menyebutkan terdapat 6 strategi utama yang dilakukan dalam melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Pertama, melakukan penelusuran dan pemblokiran atau penyitaan harta kekayaan tersangka.
“Penyitaan harta kekayaan yang memiliki probabilitas tinggi terhadap pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku,” sebut DJP dalam Laporan Tahunan 2020, Senin (25/10/2021).
Kedua, melakukan penyidikan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kebijakan ini dilakukan karena perusahaan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi sehingga ditempatkan sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ketiga, penyidikan perpajakan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keempat, melakukan identifikasi pada calon tersangka atau tersangka untuk antisipasi jika menghadapi tantangan saat mencari keberadaan tersangka.
Kelima, kerja sama dengan instansi penegak hukum untuk menerbitkan daftar pencarian orang untuk tersangka yang sulit diketahui keberadaannya. Keenam, memanfaatkan forensik digital untuk memaksimalkan temuan.
Proses bisnis forensik digital dalam penyidikan TPP merupakan upaya memperkuat pembuktian. Selain itu, lanjut DJP, forensik digital tersebut juga digunakan untuk penelusuran harta atau aset milik tersangka.
Kegiatan penyidikan pidana perpajakan pada tahun lalu memprioritaskan perkara yang mendekati daluwarsa. Prioritas lain dari penyidikan adalah untuk perkara pidana yang telah diketahui keberadaan tersangka.
“Pemanfaatan forensik digital untuk memaksimalkan potensi temuan dan memperkuat pembuktian TPP serta untuk kepentingan penelusuran harta kekayaan,” sebut DJP.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply