Jakarta. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal mengungkapkan berbagai lembaga internasional memprediksi Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045.
“Prediksi dari berbagai lembaga internasional, menempatkan Indonesia sebagai negara yang maju di tahun 2045. Tentu ini tidak asal dibuat saja, tentu punya pertimbangan misalnya dengan faktor demografi yang sangat memungkinkan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, usia produktif yang sangat tinggi dan sebagian besar tinggal di perkotaan serta 80% lebih berpenghasilan menengah,” kata Yon Arsal dalam diskusi publik secara virtual, Selasa (23/11/2021).
Dia mengatakan, potensi-potensi tersebut menjadi ekspektasi ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan kemungkinan besar Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 30.000.
“Tentu itu cita-cita Indonesia maju di tahun 2045, namun kemudian hal ini tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila kita ingin mencapai kondisi yang telah disebutkan,” ujarnya.
Beberapa syarat tersebut yakni dilihat dari kemajuan infrastruktur yang harus memadai. Hubungan infrastruktur berkenaan dengan pembangunan di berbagai bidang dan menjadi kunci investasi yang akan masuk ke Indonesia.
Syarat tersebut dapat dicapai jika Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas hingga kebijakan ekonomi yang baik. “Hal ini akan dapat dicapai apabila negara kita memiliki SDM yang berkualitas tinggi, juga kemampuan kita mengedepankan teknologi, kemudian pembangunan yang merata, dan kebijakan ekonomi yang secara umum baik,” lanjutnya.
Yon Arsal mengakui, untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai negara maju di 2045 membutuhkan dana dan SDM. Oleh sebab itu, pemerintah secara konsisten melakukan berbagai reformasi fiskal sejak tahun 1983 hingga hari ini dengan ditetapkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Untuk mencapai kondisi yang ideal ini banyak hal yang harus kita wujudkan, yang pertama dan utama adalah bagaimana prasyarat ini karena tidak bisa gratisan, begitu. Ada uang, ada SDM yang harus dikerahkan. Pemerintah secara konsisten melakukan perubahan di berbagai posisi,” kata dia.
“Kita lihat ada reformasi fiskal, yang bertujuan untuk meningkatkan tidak hanya kualitas penerimaan tapi juga kualitas belanja inovatif yang dilakukan secara berkelanjutan. Artinya reformasi fiskal ini dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM,” pungkasnya.
Sumber : detik.com
WA only
Leave a Reply