Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi G20 mulai 1 Desember 2021. Banyak pertemuan akan digelar dalam forum G20 tersebut hingga puncaknya yakni penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada November 2022.
Sebagai presidensi G20, Indonesia mengusung tema Recover Together Recover Stronger, yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat 7 agenda G20 prioritas pada sektor keuangan (finance track) pada Presidensi G20 Indonesia.
Berikut 7 agenda prioritas finance track yang akan dibahas dalam pertemuan G20.
1. Exit strategy untuk mendukung pemulihan
Sri Mulyani mengatakan semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian dan masyarakat dari pandemi. Semua negara mengeluarkan kebijakan countercyclical baik dari sisi fiskal, moneter, dan regulasi keuangan.
Namun, Menkeu juga menyadari bahwa stimulus perekonomian tersebut tidak berlaku selamanya. Oleh sebab itu, presidensi G20 kali ini akan membahas strategi penarikan stimulus perekonomian yang tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi itu sendiri.
“Pertanyaannya, berapa lama kebijakan countercyclical ini harus dipertahankan, bagaimana kita akan keluar, dan bagaimana kita akan merancang exit policy yang aman, lancar, dan adil untuk pemulihan ekonomi global,” ungkap Menkeu dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan.
Sementara itu, mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, agenda ini juga akan membahas upaya perlindungan dari G20 kepada negara-negara yang masih menuju pemulihan ekonomi (terutama negara berkembang) dari efek limpahan (spillover) exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya, umumnya negara maju.
2. Mengatasi dampak pandemi untuk menjaga pertumbuhan
Agenda ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak covid-19 yang memengaruhi sektor riil, sektor tenaga kerja, dan sektor keuangan. Forum G20 juga akan menindaklanjuti langkah pemulihan pada sektor tersebut sehingga bisa tumbuh menjadi lebih kuat.
Bank Indonesia menambahkan pembahasan pada agenda ini juga mencakup upaya mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis akibat pandemi dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang.
Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan sektor ketenagakerjaan, sektor rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.
3. Sistem pembayaran di era digital (Payment system in digital era)
Topik ini akan dipimpin oleh Bank Indonesia. Dalam laman resminya, bank sentral menyatakan lingkup pembahasan sistem pembayaran era digital meliputi standar pembayaran lintas batas negara atau Customs and Border Protection (CBP) serta prinsip-prinsip pengembangan uang digital yang diterbitkan bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
4. Pembiayaan berkelanjutan (Sustainable finance)
Diskusi ini akan berfokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel sekaligus menciptakan keadilan bagi semua negara.
Bank Indonesia menambahkan topik ini akan membahas risiko iklim, risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makro ekonomi dan stabilitas keuangan
5. Sistem pembayaran lintas negara (Cross-border payment)
Ini juga salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment sistem seiring dengan berkembangnya digital teknologi dan digital ekonomi. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan dapat mendorong percepatan dan perluasan akses sistem keuangan.
6. Inklusi keuangan (Financial inclusion)
Sri Mulyani mengungkapkan agenda ini akan membahas mengenai inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.
Bank sentral menambahkan, topik ini akan menyinggung mengenai pemanfaatan sistem open banking untuk mendorong produktivitas, mendukung ekonomi, dan keuangan inklusif bagi komunitas yang belum terjangkau layanan keuangan secara maksimal.
7. Perpajakan internasional (International taxation)
Bendahara negara mengatakan topik ini akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan.
Bank Indonesia menambahkan diskusi perpajakan internasional utamanya terkait dengan implementasi framework bersama OECD dan G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Ketujuh agenda G20 prioritas pada presidensi G20 Indonesia 2022 tersebut diharapkan mampu memberikan solusi kebijakan yang berdampak positif bagi semua negara.
Indonesia sebagai tuan rumah berharap penyelenggaraan G20 tahun ini mampu mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply