Pemerintah menyadari penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara. Namun di tengah proses pemulihan ekonomi, upaya pencapaiannya masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan inovasi dan terobosan kebijakan agar penerimaannya bisa tetap meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha.
“Berbagai terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan pada 2023 yaitu melanjutkan penguatan reformasi, baik secara administrasi, maupun regulasi,” kata dia, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Rabu, 1 Juni 2022.
Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Menkeu menyebut penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama, mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.
“Penguatan dari sisi regulasi ditempuh melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara efisien dan efektif, termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya. Substansi Undang-Undang HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat yang lemah dan UMKM,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya adalah melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah juga berencana untuk mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.
Menyediakan insentif pajak
Selain itu, pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi core taxsystem dan meningkatkan aktivitas digital forensic untuk mendukung penegakan hukum pajak.
“Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan terus diupayakan. Di antaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara, peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN,” ujar dia.
Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun Sri Mulyani menegaskan, pemerintah optimis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di 2023 sekaligus mendukung peningkatan tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal.
“Agar terobosan berjalan lebih efektif, Pemerintah mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat publik dan pimpinan pemerintah daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak,” pungkasnya.
Sumber: medcom.id
WA only
Leave a Reply