Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada semester I dengan jumlah harta yang diungkap wajib pajak terhitung sebanyak Rp 594,82 triliun, serta pembayaran kewajiban dari harta yang diungkap tersebut dalam bentuk PPh mencapai Rp 61,01 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan setelah PPS terlaksana, DJP diharapkan bisa mengumpulkan basis data wajib pajak menjadi lebih terukur. Dengan data yang relatif baik maka akan meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak.
“Wajib pajak bisa menghitung secara administrasi pembayaran pajaknya dengan lebih akurat, dan dari sisi pihak fiskus harus bekerja secara profesional. Jangan sampai terkesan dicari-cari kesalahan, tetapi harus bekerja secara profesional,” ucap Hariyadi dalam konferensi pers secara hybrid di Kantor Apindo, Senin (4/7/2022).
Dengan adanya rasa saling percaya maka wajib pajak bisa membayar pajak merasa tenang saat membayar pajak. Dari sisi petugas pajak juga harus profesional menghitung kewajiban wajib pajak saat membayar pajak.
“Kalau memang dalam pemeriksaan tidak ditemukan kesalahan, jangan dicari-cari kesalahannya, karena ini menjadi masalah yang diperbincangkan secara umum,” kata Hariyadi.
Menurut Hariyadi, untuk ke depannya pembuatan kebijakan perpajakan regulasi yang akan datang melibatkan seluruh stakeholders. Khususnya keterlibatan pelaku usaha dalam penyusunan regulasi. Sehingga esensi dari regulasi bisa berdampak baik terhadap seluruh pemangku kepentingan.
“Ini harapan kami supaya regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah regulasi yang benar-benar diimplementasikan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari dunia usaha,” ucap Hariyadi.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pihaknya berharap dengan hasil baik yang terjadi di PPS pemerintah dapat memperhatikan proses pemulihan ekonomi. Dengan kondisi ekonomi saat ini para pelaku usaha membutuhkan banyak dukungan untuk meningkatkan daya saing investasi.
“Tidak hanya sama-sama untuk program yang meningkatkan pendapatan. Kita butuh insentif yang dibutuhkan pelaku untuk meningkatkan kinerja terutama dalam situasi saat ini,” kata Shinta.
Dia mengatakan walaupun kondisi Indonesia saat ini dinilai masih cukup aman, tetapi negara lain terdampak gejolak ekonomi global. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi seluruh pihak agar bisa menghadapi turbulensi yang mungkin akan terjadi.
“Kita harus mengantisipasi jadi saya rasa perlu meningkatkan kerjasama pelaku usaha dan pemerintah,” kata Shinta.
Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita mengatakan dengan adanya basis data wajib pajak baru otomatis penerimaan pajak akan bertambah. Dia mendorong agar seluruh wajib pajak taat menjalankan kewajiban membayar pajak. Sebab DJP akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi aset dan kepatuhan perpajakan setelah terlaksananya program PPS.
“Kami jelaskan (kepada pengusaha), hati-hati karena Ditjen Pajak sistemnya sudah sangat canggih, dia punya AEOi (automatic exchange of information), sampai bisa melihat rekening koran, bukan saja laporan akhir tahun, termasuk hubungan dengan kartu kredit,” tutur Suryadi.
Sumber: beritasatu.com
WA only
Leave a Reply