Jokowi: Bodoh Sekali Kalau Uang Dikumpulkan dari Pajak Kemudian Dibelanjakan Produk Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal APBN yang seringkali masib dibelanjakan produk impor, sehingga hal itu tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Jokowi pun kembali mengucapkan kata “bodoh”.

Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).

Jokowi menegaskan, dengan adanya sistem KKP Domestik ini diharapkan bisa mendorong belanja Pemerintah Pusat, Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

“Jangan sampai saya sudah berpesan betul-betul sangat lucu sekali. Bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh Pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor,” kata Jokowi.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul pertama, namun regulasinya telat alias kebingungan mengikuti perkembangan tersebut dan ini terjadi disemua negara.

“Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibidang ekonomi, artinya kita tidak ketinggalan amat,” ujarnya.

Jokowi meminta kepada Gubernur Bank Idnonesia dan juga perbankan utamanya Himbara (Himpunan Bank Negara) agar benar-benar mendampingi, mengawal kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi percepatan pembayaran.

“Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita. Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar QRIS bisa dikoneksikan antar negara sehingga memudahkan UMKM, dan memudahkan dunia pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand dan semua negara asia.

“Dan diharapkan terjadi efesiensi kita tidak hanya menjadi pasar, dan tidak hanya menjadi pengguna tapi kita memiliki platform aplikasi yang bisa nanti penggunanya semakin banyak,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

Sumber: liputan6.com