Seperti diketahui, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa.
Pemungutannya kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita berbelanja di supermarket atau membeli barang di pusat perbelanjaan atau mall.
Secara spesifik, PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum (general tax on consumption).
Sekilas tentang PPN
Pungutan PPN ini menyasar barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP), serta dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah mendapatkan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPN diperkenalkan dalam sistem perpajakan Indonesia pada 1983. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau lebih dikenal dengan UU PPN.
PPN dikenakan pada lima objek, yaitu BKP dan JKP di dalam daerah pabean, yang dilakukan pengusaha. Daerah pabean yang dimaksud adalah, seluruh wilayah Republik Indonesia. Kedua, PPN dibebankan untuk impor BKP.
10 Interesting Facts About Earth’s Oceans
Ketiga, PPN dikenakan pada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan BKP tidak berwujud antara lain, hak paten, merk dagang, dan hak cipta. Pengenaan PPN juga diberikan untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Terakhir, PPN dikenakan pada ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, serta dan ekspor JKP oleh PKP.
Sebelum April 2022, besaran tarif PPN atas setiap transaksi jual beli barang dan/atau jasa adalah 10% dari nilai transaksi. Namun, sejak 1 April 2022, tarif ini berubah menjadi 11%.
Kenaikan tarif ini, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan tarif PPN ini dilakukan secara bertahap, di mana pada Januari 2025 akan menjadi sebesar 12%.
Berdasarkan UU HPP, tidak semua transaksi barang dan jasa dikenakan PPN 11%. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan pelayanan jasa sosial merupakan barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Pada barang dan jasa tersebut, dikenakan berbeda yang akan diatur dalam peraturan menteri keuangan tersendiri.
PPN Atas Transaksi Saham
Ada salah satu transaksi yang terkena juga pungutan PPN, yakni transaksi saham. Meski saham sejatinya tidak masuk dalam kelompok BKP yang dikenakan PPN. Namun, dalam proses transaksi saham ada jasa yang dikenakan PPN, yaitu jasa pialang.
Jasa pialang atau broker sendiri adalah jasa individu atau perusahaan, yang bertindak sebagai perantara jual dan beli saham. Pihak ini yang mempertemukan emiten dengan investor untuk melakukan perdagangan jual beli di pasar modal.
Penegasan atas jasa pialang sebagai jasa terutang PPN, tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas jasa pialang.
Dengan ditetapkannya jasa pialang sebagai JKP, maka perusahaan sekuritas pun wajib menyandang status PKP. Penegasan keharusan perusahaan sekuritas ditetapkan sebagai PKP tertuang dalam SE 04/PJ.51/1991 tentang Perantara Perdagangan Efek Sebagai PKP.
Berdasarkan dua SE tersebut, perusahaan sekuritas wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dikukuhkan sebagai PKP. Implikasi dari sektor yang terutang PPN serta status PKP, membuat perusahaan sekuritas wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas setiap penyerahan jasa pialang yang diberikan.
Komponen Pungutan Atas Transaksi Penjualan Saham
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam transaksi saham PPN dikenakan untuk kegiatan penyerahan JKP, yakni jasa pialang saham. Besaran tarif yang diterapkan sama dengan besaran PPN pada umumnya, yaitu 11%.
Yang membedakan dengan pengenaan pada sektor lain, PPN dalam transaksi saham ini menggunakan komisi sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak seperti sektor lain yang menggunakan nilai barang sebagai DPP.
Selain PPN, pungutan dalam transaksi saham terdiri atas empat komponen, antara lain:
1. Komisi transaksi
Ini merupakan biaya yang dipungut oleh perusahaan sekuritas kepada investor dengan besaran yang ditentukan dari frekuensi dan nilai transaksi yang dilakukan investor melalui perusahaan sekuritas, dalam suatu periode.
2. IDX Levy
IDX Levy merupakan istilah pungutan yang dibebankan kepada investor atas penggunaan fasilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Besaran Levy ini ditentukan oleh Direksi BEI.
3. Sales Tax
Yang dimaksud sales tax dalam transaksi saham ini, adalah pajak penghasilan (PPh) atas transaksi penjualan efek yang dipungut berdasarkan UU PPh Pasal 4 Ayat (2). Penghasilan dari penjualan atas transaksi saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,1%.
4. Fee Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
Ini merupakan dana yang harus disetorkan investor terkait setiap transaksi yang dilakukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi. Besaran tarif ini ditentukan oleh Direksi KPEI, yakni sebesar 0,01%.
Dalam transaksi penjualan saham, penghitungan PPN masuk dalam urutan kedua setelah penghitungan biaya komisi.
Misalnya, Martiani ingin menjual saham miliknya, yakni saham PT ABC Tbk dengan harga saham per lembar Rp 2.000. Ia ingin menjual lima lot, yang berarti banyaknya saham yang akan dijual adalah 500 lembar saham.
Penghitungan dalam transaksi penjualan saham ini adalah sebagai berikut:
- Transaksi jual 500 x Rp 2.000 = Rp 1.000.000
- Komisi broker: 0,3% x Rp 1.000.000 = Rp 3.000
- PPN (11% dari komisi): 11% x Rp 3.000 = Rp 330
- PPh Transaksi Jual (0,1% dari nilai transaksi) : 0,1% x Rp 1.000.000 = Rp 1.000
Besaran komisi sebesar 0,3% dari nilai jual ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers 2016 silam.
Terkait besaran minimum brokerage fee, APEI menetapkan untuk transaksi beli fee broker ditetapkan sebesar 0,2% sementara untuk transaksi jual minimal sebesar 0,3%.
Biaya penjualan saham yang harus dikeluarkan adalah Rp 4.330, yang berarti akan menjadi pengurang dari angka penjualan yang bisa didapatkan Martiani. Jadi, dana yang didapatkan dari transaksi penjualan saham ini adalah sebesar Rp 995.670.
Faktor PPN dalam pajak penjualan saham memang cukup kecil, yakni 11% dari nilai komisi, yang sebesar 0,3%. Namun, mengingat jumlah dan nominal transaksi per hari di BEI yang sangat besar maka potensi PPN yang masuk dari transaksi jual beli saham ini tentu juga sangat tinggi.
Sumber: katadata.co.id
WA only
Leave a Reply