Setoran Pajak Kecil, Menkeu Ini Usulkan Industri Judi Disingkirkan

MANILA. Menteri Keuangan Filipina Benjamin Diokno mengusulkan industri perjudian online lepas pantai (Philippine Offshore Gaming Operators/POGO) disingkirkan dari negara tersebut.

Diokno mengatakan kontribusi POGO terhadap ekonomi Filipina tergolong kecil. Namun, negara harus menanggung beban sosial yang besar karena mengizinkan industri judi beroperasi.

“Jika Anda menanyakan pendapat pribadi saya tentang ini, mari kita hentikan POGO karena biaya sosialnya,” katanya, dikutip pada Jumat (16/9/2022).

Diokno menuturkan Filipina dapat bergerak maju tanpa industri judi karena setorannya kepada negara terus mengalami penurunan. Menurutnya, masih banyak sektor industri lain yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut total pendapatan dari POGO diperkirakan hanya senilai P3,9 miliar atau Rp1,01 triliun pada 2021. Angka itu merosot tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang senilai P7,2 miliar atau Rp1,8 triliun.

Diokno mencontohkan China dan Kamboja yang saat ini telah menghentikan operasi judi lepas pantai. Dengan masih beroperasinya POGO di Filipina, menunjukkan negara masih terlalu “longgar” atau “tidak ketat” terhadap industri judi.

Pada September 2019, Kementerian Keuangan sempat mengancam menutup industri POGO yang tak menyetorkan pajak dengan benar. Pajak yang tidak tertagih dari POGO kala itu ditaksir mencapai P21,62 miliar atau Rp5,6 triliun.

Dalam 3 tahun terakhir, sejumlah POGO telah ditutup. Selain karena pandemi Covid-19, faktor lain yang dinilai memengaruhi ialah pengenaan pajak tambahan pada operasi judi lepas pantai.

Seperti dilansir gmanetwork.com, Kementerian Keuangan sempat menyatakan pendapatan pemerintah dari POGO seharusnya mencapai P20 miliar atau Rp5,2 triliun per tahun, tetapi pengumpulan hanya mencapai P6 miliar atau Rp1,5 triliun pada 2019.

Otoritas pajak mengatakan persoalan hukum menjadi penghambat pemungutan pajak waralaba dari POGO. Mereka mengeklaim tidak dapat dikenakan pajak waralaba karena tergolong perusahaan non-residen.

Sumber : ddtc.co.id