Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ketidakpastian global yang meningkat telah mendorong pelemahan sisi permintaan global yang berimbas pada kinerja ekspor menurun.
Hal ini yang menjadi penyebab dari banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah industri, terutama pada industri tekstil.
“Kondisi ini sudah mulai berdampak pada beberapa industri khususnya terkait dengan sektor tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11/2022).
Ia menyebutkan, kondisi ketenagakerjaan dalam negeri belum kembali pada sebelum pandemi Covid-19, meskipun berdasarkan data BPS pengangguran Agustus 2022 menurun menjadi 5,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,49%.
“Ini terjadi penurunan penguatan ekonomi dari peningkatan rata-rata upah rata-rata upah Agustus mencapai 3 juta ini naik dibandingkan Agustus 2021 sebesar 12,22%,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kinerja ekspor Indonesia terdampak akibat gejolak global. Alhasil, penurunan permintaan ekspor itu pun mulai bedampak dengan adanya tren PHK di sektor industri.
Pelemahan ekspor juga tercermin dari data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 51,8 pada Oktober 2022. Meski level itu menandakan sektor manufaktur tetap dalam tahap ekspansif, namun mengalami penurunan dibandingkan September yang sebesar 53,7.
“Manufaktur kita masih di atas zona ekspansif, walaupun lebih rendah dari bulan September. Kita perkirakan dari sisi permintaan ekspor akan alami dampak dengan adanya kemungkinan pelemahan di negara maju,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/11).
Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong belanja negara dikuartal IV untuk meningkatkan sisi permintaan domestik. Meski demikian, ia tak menampik bahwa semua permintaan luar negeri yang turun bisa disubtitusi sepenuhnya dengan permintaan di dalam negeri.
“Namun permintaan kan enggak mungkin semuanya substitusi seluruhnya kita akan kompensasi. Jadi, kita akan terus melihat dari semua sektor-sektor ini dan kemudian apa kebijakan yang perlu untuk diformulasikan lebih lanjut dalam merespons tren global,” jelas dia.
Sebagai informasi, belanja negara per September 2022 baru mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari pagu.
“Kebijakan fiskal memang tujuannya untuk membelanjakan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi kita berharap itu bisa mendukung permintaaan dalam negeri pada saat global economy demand-nya melemah karena adanya inflasi yang tinggi dan nilai tukar menguat, yang tentu juga akan menyebabkan perubahan kinerja ekonomi-ekonomi di Eropa, Amerika dan RRT,” jelas Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan bahwa dukungan stimulus dan insentif bagi dunia usaha dalam negeri melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) berakhir tahun ini. Namun, itu tidak berarti pemerintah acuh pada kondisi tahun depan.
Kebijakan anggaran dipastikan akan tetap mendukung aktivitas perekonomian dalam negeri guna menahan dampak pelemahan ekonomi global. Alhasil, semua kebijakan didesain dalam rangka tetap memperkuat perekonomian, terutama hilirisasi, memperkuat sektor manufaktur untuk bisa meningkatkan ketahanan neraca pembayaran.
“Semua kebijakan yang diberikan dalam kerangka PC-PEN tentu diubah jadi kebijakan suporting yang dikenal dalam APBN, insentif pajak kami berikan apakah untuk investasi, tax allowance, tax holiday, atau pajak ditanggung pemerintah,” ujar Sri Mulyani.
Sumber: investor.com
WA only
Leave a Reply