Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sesuai PP 23/2018 adalah yang peredaran bruto atau omzet nya tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Namun, perlu diperhatikan adanya ketentuan yang diatur dalam menentukan besarnya omzet apabila wajib pajak merupakan orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pisah harta atau yang istrinya memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri.
“Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud … ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (2) PP 23/2018, dikutip Senin (21/11/2022).
Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh kasus yang dipaparkan dalam penjelasan pasal tersebut. Berikut adalah contoh kasusnya:
Terdapat kondisi, yakni Tuan G dan Nyonya H adalah suami istri yang menghendaki perjanjian pisah harta dan penghasilan secara tertulis. Pada 2019, Tuan G memiliki usaha toko kelontong dengan omzet Rp4 miliar.
Kemudian, pada tahun tersebut Nyonya H juga memiliki usaha salon dengan omzet Rp1 miliar. Karenanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur, penentuan omzetnya jika ingin menggunakan PPh final UMKM dihitung berdasarkan penggabungan omzet Tuan G dan Nyonya H.
Meskipun peredaran bruto masing-masing kurang dari Rp4,8 miliar, jumlah penggabungan dari omzet dari usaha Tuan G ditambah omzet dari usaha Nyonya H pada tahun pajak 2019 adalah Rp5 miliar. Dengan begitu, penghasilan dari usaha Tuan G dan Nyonya H tidak dapat dikenai PPh final UMKM.
Sebagai tambahan informasi, besarnya tarif PPh final yang dikenakan pada wajib pajak yang memenuhi ketentuan peredaran bruto dan memilih menggunakan adalah sebesar 0,5% dari omzet sebagai dasar pengenaan pajak nya.
Adapun yang dimaksud peredaran bruto atau omzet yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply