JAKARTA. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengumumkan penundaan implementasi pajak digital global yang seharusnya dilakukan pada 2024 menjadi tahun 2025.
Dengan demikian, ratifikasi buku peraturan global baru untuk menerapkan pajak bagi perusahaan multinasional terbesar, atau yang dikenal sebagai Pilar Satu OECD, ditargetkan bisa dilakukan pada akhir 2024.
Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Manal Corwin menyampaikan bahwa perpanjangan waktu implementasi hanya akan terjadi jika cukup banyak negara yang menandatangani konvensi multilateral (multilateral convention/MLC) sebelum 31 Desember.
Dia mengatakan, kelompok tersebut harus mencakup 30 negara, yang jika digabungkan merupakan basis dari setidaknya 60 persen perusahaan yang terkena dampak.
Namun dokumen-dokumen yang dirilis OECD juga menunjukkan bahwa penundaan ini bisa berlangsung hingga tahun 2025.
“Dengan asumsi perkembangan yang cukup telah dicapai pada tanggal tersebut untuk pemberlakuan MLC,” demikian pernyataan dari pihak Pemerintah Kanada dan Amerika Serikat, dilansir melalui Bloomberg, Kamis (13/7/2023).
Dengan Pemerintahan Biden yang mendapatkan perpanjangan penangguhan terhadap penerapan pajak digital global, membuatnya berselisih dengan Kanada setelah Ottawa menolak untuk mendukung kesepakatan tersebut.
Penundaan implementasi pajak digital global menempatkan Kanada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara yang sudah terus mengumpulkan pendapatan di bawah pajak digital global yang sudah ada sebelumnya.
“Kanada tidak tidak setuju dengan substansi perjanjian multilateral yang telah dinegosiasikan; memang, kami mendukung sepenuhnya. Namun, tanpa adanya jadwal multilateral yang tegas dan mengikat untuk mengimplementasikan Pilar Satu, Kanada tidak dapat mendukung perpanjangan waktu,” kata Menteri Keuangan Chrystia Freeland.
Sementara itu, Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti International Business Machines Corp, Microsoft Corp, dan Apple, mengatakan bahwa keputusan Ottawa sangat mengecewakan.
Mereka mendesak Kanada untuk memfokuskan energinya pada upaya-upaya kerangka kerja inklusif dan tidak memajukan pajak sepihak yang akan merusak negosiasi yang sedang berlangsung dan semakin memecah belah sistem pajak internasional.
Untuk diketahui, Kanada termasuk di antara kelompok lima negara, yang juga mencakup Rusia dan Belarus, yang belum mendukung perjanjian tersebut pada Rabu.
Di bawah Perdana Menteri Justin Trudeau, Kanada telah menyatakan komitmennya untuk menerapkan pajak digital global baru pada awal 2024. Negara itu belum memutuskan apakah akan tetap mengesahkan pajak digital pada 1 Januari 2024, menurut seorang pejabat Kanada.
Keputusan tersebut sebagian akan bergantung pada bagaimana pembicaraan dengan mitra-mitra OECD mengenai kekhawatiran Ottawa karena tidak adanya kemajuan jadwal Pilar Satu yang pasti.
Di sisi lain, Kantor Perwakilan Dagang AS pada Desember 2021 menyatakan keprihatinannya atas usulan pajak digital Kanada dan berjanji untuk mengkaji seluruh opsi, termasuk di bawah perjanjian perdagangan dan undang-undang domestik kami” jika diadopsi.
Sumber : bisnis.com
WA only
Leave a Reply