JAKARTA. Dalam pengurusan administrasi di perbankan, wajib pajak istri yang menggabungkan pelaporan pajaknya dengan suami harus tetap menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dirinya sendiri.
Ditjen Pajak (DJP) mengatakan untuk kepentingan identitas perpajakan atas istri yang pelaporan pajaknya gabung ataupun terpisah dengan suami, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit yang dipakai adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) istri yang bersangkutan.
“NPWP16 yang dipakai oleh istri untuk administrasi perpajakan dan perbankan adalah NIK istri yang bersangkutan, tidak menggunakan NIK suami,” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (3/8/2023).
Lantas, bagaimana bank dapat memastikan NIK istri sebagai NPWP telah digabung dengan suaminya? DJP mengatakan bank bisa memastikannya melalui validasi NIK istri kepada otoritas pajak. Apabila hasil validasi menyatakan NIK istri valid maka terdapat 2 kemungkinan.
Pertama, NIK istri sudah menjadi NPWP tersendiri. Kedua, NIK istri sudah tergabung dalam satu kesatuan ekonomi (family tax unit) dengan NPWP atau NIK suami. Saat NIK istri sudah mendapatkan validasi dari DJP, pelaksanaan kewajiban perpajakan istri dapat menggunakan NIK-nya sendiri.
Otoritas mengatakan untuk saat ini, DJP Online belum mendukung login dengan NIK istri. Pada sistem DJP nantinya sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) seorang istri dapat melakukan pendaftaran nonwajib pajak (register only) sehingga bisa login ke portal wajib pajak pada SIAP.
“Kartu NPWP saat ini memang tidak mencantumkan NIK/NPWP istri karena sistemnya memang belum disiapkan/tidak mendukung hal demikian,” imbuh DJP.
Pemutakhiran data anggota keluarga (family tax unit), lanjut DJP, akan diimplementasikan pada SIAP yang rencananya mulai berlaku pada 2024. NIK istri sebagai NPWP 16 digit akan dapat terlapor dalam SIAP dan dapat digunakan dalam pelaksanaan pemotongan/pelaporan pajak oleh pihak bank.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply