Pajak minimum global akan jadi topik pembahasan negara anggota ASEAN di forum ASEAN Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting (AFMGM) II yang digelar di Jakarta pada 22-25 Agustus 2023 mendatang.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yogi Rahmayanti mengatakan, para delegasi dari negara ASEAN akan membahas sejumlah isu penting mengenai perpajakan internasional yang menjadi perhatian dan perlu untuk diselesaikan bersama. Salah satunya mengenai antisipasi apabila pajak minimum global 15% sudah diterapkan.
“Sehingga strateginya jangan sampai sudah ada global tax minimum, kalau kita mengenai pajak yang terlalu rendah kan negara lain yang mendapatkan keuntungannya,” ujar Yogi dalam media briefing di Jakarta Pusat, Senin (21/8).
Sebagai informasi, dalam Pilar Dua: Global Anti Base Eresion (GloBE) tersebur mensyaratkan penerapan pajak penghasilan (PPh) korporasi dengan tarif minimum sebesar 15%. Pajak minimum tersebut akan diterapkan pada perusahaan multinasional dengan penerimaan di atas € 750.
Mengutip dari laporan yang berjudul Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules, akan ada dua kerugian yang dialami ketika penerapan pajak minimum global tersebut mulai berlaku.
Pertama, negara atau yurisdiksi tersebut tetap harus mengelola pemberian insentif yang tidak bermanfaat.
Kedua, negara tersebut akan kehilangan potensi penerimaan pajak, sementara negara lain akan mendapatkan manfaat pajak dari pemberlakukan to-up tarif pajak dari ketentuan global tersebut.
Oleh karena itu, The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyarankan negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk segara mengevaluasi pemberian pembebasan pajak atau tax holiday saat pajak minimum global tersebut mulai diterapkan.
Sumber : nasional.kontan.co.id
WA only
Leave a Reply