Negara-negara Asean bersepakat untuk saling bekerja sama dalam mengantisipasi dampak dari implementasi pajak minimum global (global minimum tax/GMT).
Joint statement dari 10th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) menyatakan negara Asean berupaya meningkatkan pemahaman mengenai pajak minimum global yang tertuang dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Dalam hal ini, negara Asean berupaya mengantisipasi dampak kesepakatan tersebut dalam kebijakan pemberian insentif perpajakan.
“Pertemuan tersebut mengawali pembahasan untuk meningkatkan pemahaman negara anggota Asean guna mengantisipasi penerapan pajak minimum global dan dampaknya terhadap kebijakan insentif perpajakan,” bunyi Joint Statement 10th AFMGM, dikutip pada Senin (28/8/2023).
Kesepakatan Pilar 2 rencananya akan diimplementasikan sebagai common approach mulai tahun depan. Pada Pilar 2, negara-negara Inclusive Framework telah menyepakati pajak minimum global sebesar 15% atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta per tahun.
Pajak minimum global berlaku sebagai common approach. Artinya, setiap yurisdiksi perlu mengadopsi pajak minimum melalui ketentuan domestiknya masing-masing.
Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15% maka top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Pengenaan top-up tax dilakukan berdasarkan income inclusion rule (IIR).
Sebelumnya, pada Asean Economic Ministers’ Meeting turut dibahas kesepakatan pajak minimum global. Pada pertemuan ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pajak minimum global hanya menguntungkan negara maju yang notabene memiliki daya saing investasi lebih kuat sehingga perlu dikaji ulang.
Tidak hanya soal pajak minimum global, dalam AFMGM juga dibahas soal perpajakan aset kripto dan perpajakan karbon untuk meningkatkan kesiapan negara Asean dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply