Pemprov Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan, Berlaku sampai November

Pemprov mengumumkan perpanjangan periode insentif pajak berupa pembebasan sanksi keterlambatan atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu menyatakan program pemutihan ini dilaksanakan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. BPKD mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan program tersebut.

“Manfaatkan pembebasan pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Diperpanjang hingga 30 November 2023,” bunyi keterangan foto yang diunggah akun Instagram @bpkd_provbengkulu1, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Insentif penghapusan denda pajak kendaraan bermotor diatur dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.206.BPKD Tahun 2023. Program ini semula dijadwalkan hanya berlaku hingga 31 Agustus 2023, tetapi kini diperpanjang hingga 30 November 2023.

Selain itu, pemprov memberikan penghapusan pokok tunggakan pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 atau lebih dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Cukup Bayar Pokok Pajak

Insentif pembebasan denda dapat dimanfaatkan semua wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor sehingga cukup membayar pokok pajaknya saja.

Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat mengikuti program pemutihan untuk mencegah data kendaraan bermotornya dihapus.

Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur kendaraan bermotor yang tidak diregistrasi ulang selama 2 tahun dapat dikenai sanksi penghapusan data.

Kendaraan bermotor yang data registrasinya telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang sehingga akan berstatus bodong.

“Segera kunjungi samsat terdekat!” bunyi keterangan foto yang diunggah.

Sumber: news.ddtc.co.id