Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah tudingan bakal calon presiden Anies Baswedan soal pemeriksaan pajak dilakukan dengan motif politis.
“Kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.,” ujar Prastowo dalam akun resmi X (dahulu Twitter), Rabu (20/9).
Ia mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.
Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/ informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji.
“Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik,” ujarnya.
DJP, sambungnya, adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama.
“Kami mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik – demi mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera,” terangnya.
Anies Baswedan sebelumnya mengklaim terdapat sejumlah pengusaha menengah hingga besar yang takut untuk mendukungnya sebagai capres di pilpres 2024.
Ia mengatakan para pengusaha tersebut takut lantaran terdapat sejumlah pengusaha yang diperiksa laporan pajaknya usai bertemu atau berinteraksi dengannya.
“Takut. Karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dan pemeriksaan lain-lain,” kata Anies dalam acara Mata Najwa on Stage seperti disiarkan di Youtube UGM, Selasa (19/9).
Anies mengatakan pemeriksaan pajak itu pernah terjadi kepada salah satu pengusaha yang sempat membantu aktivitas para relawan di sejumlah daerah.
Usai membantu seluruh perusahaan milik sosok pengusaha itu langsung diperiksa meski pemeriksaan itu disebut sebagai pemeriksaan acak.
“Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random,” jelas Anies.
Anies pun menyebut kini para pengusaha yang membantu dirinya untuk menjadi capres hanya didominasi oleh pengusaha kelas menengah bukan kelas atas.
Kendati demikian, Anies enggan menjawab dengan pasti apakah upaya pemeriksaan tersebut adalah upaya penjegalan yang dilakukan melalui alat negara.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply