Car ownership program atau sejenisnya tidaklah termasuk imbalan berbentuk natura sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023.
Widyaiswara Pusdiklat Pajak Yosep Purnomo mengatakan apabila pemberi kerja membeli mobil lalu pegawainya membeli mobil tersebut dengan cara diangsur maka skema ini hanyalah transaksi utang piutang antara pemberi kerja dan pegawai.
“Ini untuk pemberi kerja seperti piutang. Konklusinya, untuk pemberi kerja bukanlah biaya karena dia membeli, tetapi nanti diberikan ke pegawai dan pegawai jadi pihak yang berutang,” katanya dalam Talkshow Kolaborasi Pusdiklat Pajak X P2Humas DJP, dikutip pada Selasa (17/10/2023).
Sesuai dengan PP 55/2022, imbalan berbentuk natura adalah imbalan berbentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi ke penerima.
Sementara itu, imbalan berbentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Fasilitas dimaksud dapat disediakan oleh pemberi dari aktivanya sendiri atau dari aktiva pihak ketiga yang disewa.
Meski secara umum imbalan berbentuk natura dan kenikmatan adalah objek PPh bagi penerimanya, PMK 66/2023 turut memuat ketentuan pengecualian fasilitas kendaraan dari objek PPh.
Dalam Lampiran A PMK 66/2023, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja dikecualikan dari objek PPh sepanjang diterima oleh pegawai yang memenuhi 2 syarat. Pertama, pegawai tersebut harus tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kedua.
Kedua, pegawai penerima fasilitas kendaraan harus memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan Rp100 juta setiap bulan dari pemberi kerja.
Kedua persyaratan itu harus dipenuhi agar fasilitas kendaraan yang diterima pegawai dikecualikan dari objek PPh. Bila ada 1 syarat saja yang tidak dipenuhi, fasilitas kendaraan tersebut adalah objek PPh dan harus dikenai pemotongan pajak oleh pemberi kerja.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply