Penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022, PPh Pasal 22 yang bersifat final tersebut dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).
“Dalam hal PPMSE bukan merupakan pedagang fisik aset kripto, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,2% yang bersifat final dari nilai transaksi aset Kripto,” bunyi Pasal 21 ayat (4) PMK 68/2022, dikutip pada Jumat (3/11/2023).
Pedagang fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan—dari pejabat yang berwenang mengatur perdagangan berjangka komoditi—untuk melakukan transaksi aset kripto, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi transaksi penjual aset kripto atau pembeli aset kripto.
Merujuk pada Pasal 21 ayat (9) PMK 68/2022, PPh Pasal 22 dipungut pada saat: pembayaran dari pembeli aset kripto diterima oleh PPMSE; pelaksanaan tukar menukar aset kripto; dan/atau pembayaran penghasilan lain diterima oleh PPMSE.
PPMSE wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi atas pemungutan PPh Pasal 22. Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi.
PPMSE wajib menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak.
PPMSE juga wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor dengan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply