Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan, ketidakpastian global akan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena ini, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 berada di kisaran 4,3% – 4,7% secacra tahunan.
Ini melambat dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2022 dari dirinya yang sebesar 5,15% yoy.
Bhima menjelaskan, ketidakpastian global akan memengaruhi kinerja ekspor dan investasi Indonesia.
Kabar baiknya, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia datang dari sektor domestik, yaitu konsumsi rumah tangga. Sehingga, degup ekonomi masih tetap terjaga.
Sayangnya, Bhima juga melihat potensi tersendatnya konsumsi rumah tangga pada tahun 2023. Tantangan datang dari tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan.
“Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat kelompok menengah dan bawah,” tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (1/1).
Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Bhima memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa disusun oleh pemerintah Indonesia.
Pertama, relaksasi pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini, tarif PPN sebesar 11%. Untuk menjaga daya beli, tarif PPN bisa diturunkan ke 7% hingga 8%.
“Dengan relaksasi pajak, khususnya PPN, bisa menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omzet pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih,” tambah Bhima.
Kedua, memberi bantuan subsidi upah ke pekerja sektor informal. Bisa dipatok kriteria maksimal pendapatan Rp 4 juta per bulan.
Ketiga, memberi subsidi transportasi publik dan menambah armada secara besar-besaran untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat yang terbebani bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Keempat, menurunkan harga BBM jenis Pertalite dan solar agar inflasi energi bisa terkendali. Sembari, ada subsidi pada transportasi publik.
Kelima, memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk cegah kenaikan harga pangan terutama jelang Ramadhan 2023.
Keenam, mempercepat transisi energi sehingga muncul banyak lapangan kerja, khususnya di ekosistem mobil listrik dan energi terbarukan.
Ketujuh, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, mengubah rezizm devisa bebas menjadi devisa terkendali.
Ini dengan mewajibkan pemegang devisa hasil ekspor (DHE) untuk mengkonversi valuta asing minimal 80% ke rupiah.
Kedelapan, mempercepat realisasi 40% pengadaan barang jasa pemerintah untuk UMKM.
Sumber : Nasional.kontan.co.id
WA only
Leave a Reply