Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan 2022 secara lengkap. Nanti, DJP akan segera mengirimkan email blast mengenai imbauan penyampaian SPT Tahunan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak perlu memastikan semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak masuk dalam pelaporan SPT Tahunan tersebut.
“Imbauan mengenai pelaporan harta secara lengkap merupakan bagian dari email blast kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” katanya, Jumat (24/2/2023).
Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk wajib pajak badan, SPT Tahunan dilaporkan paling lambat 30 April.
Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.
SPT Tahunan harus disampaikan harus benar, lengkap, dan jelas. Benar merupakan benar dalam penghitungan, benar dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kemudian, lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
Lalu, jelas ialah SPT harus memuat asal-usul dari objek pajak yang dilaporkan serta memuat unsur-unsur lain yang memang wajib dilaporkan dalam SPT.
Penyampaian SPT Tahunan secara lengkap juga harus dilaksanakan peserta program pengungkapan sukarela (PPS). Dalam hal ini, peserta PPS perlu mencantumkan harta dan utang yang diungkap saat PPS ke dalam SPT Tahunan 2022 seperti diatur dalam PMK 196/2021.
“Tidak akan terdapat perlakukan khusus atas email blast yang dikirimkan kepada WP peserta PPS,” ujar Neilmaldrin.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply