Pejabat Pamer Harta, DPR: Jangan Hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyayangkan sejumlah pejabat Kemenkeu yang kerap pamer harta. Said meminta publik tetap proporsional dalam menilai kasus pamer harta pejabat, terutama tidak menghancurkan atau mendiskreditkan institusi Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai.

Belakangan ini, warganet menyoroti perilaku sejumlah pejabat yang kerap pamer harta. Beberap di antaranya, mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, dan Dirjen Pajak Suryo Utomo yang memiliki motor gede atau moge. Publik juga menyoroti keberadaan klub moge di Ditjen Pajak. Tak lama berselang, publik menyoroti kasus pamer harta pegawai Ditjen Bea dan Cukai, Eko Darmanto.

“Jangan kita hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” ujar Said kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Sebagai gambaran, kata Said, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77% dari total pendapatan negara. Pada masa pandemi Covid-19, pajak dan bea cukai menyumbang 78% pendapatan negara pada 2020, dan 77% pada 2021. Bahkan, penerimaan pajak pada tahun lalu menembus 115,6% dari target, sedangkan penerimaan negara dari bea dan cukai mencapai 106,3%. Dengan demikian, pajak dan cukai menyumbang 10,3% dari total pendapatan negara.

“Saya harap kita tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, kinerja kawan kawan Ditjen Pajak dan Cukai kita apresiasi. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” imbuh Said.

Kasus kejanggalan harta Rafael Alun yang bermula dari kasus penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo telah merambah ke mana-mana. Kini sorotan masyarakat tertuju pada gaya hidup mewah sejumlah pejabat di Ditjen Pajak serta Ditjen Bea Cukai. Menurut Said, publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang dianggap ganjil.

“Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke aparat penegak hukum,” tegas Said.

Sumber: beritasatu.com