Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut merespons desakan DPR RI untuk segera memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, hal tersebut sudah dalam kajian pemerintah dan masih dipertimbangkan. Namun, yang pasti apapun keputusan yang ditetapkan nanti demi kebaikan semua pihak.
“Begini, saya kira masalah kedudukan Ditjen Pajak itu sekarang sedang dikaji secara komprehensif, kita tunggu hasilnya seperti apa, manfaat dan kebaikannya,” ujarnya di Riau yang ditayangkan melalui YouTube Wapres RI, Senin (20/3).
Menurutnya, ada tiga hasil yang diharapkan dari kajian pemisahan DJP dari Kemenkeu. Pertama, transparansi harus semakin jalan.
Kedua, harus ada peningkatan kinerja dan perbaikan dari lembaga tersebut. Ketiga, rasio pajak yang selama ini masih kecil bisa meningkat.
“Jadi apapun bentuknya nanti, apakah pisah atau di bawah (Kemenkeu jadi makin baik),” jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, DPR kembali mendesak pemerintah untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu agar penerimaan pajak lebih optimal di masa mendatang.
“Gerindra mengajak untuk bersama-sama menuntaskan rancangan Undang-Undang (UU) Perpajakan. Pemerintah perlu merealisasikan yang dijanjikan dalam nawacita untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu,” ucap Anggota DPR dari Partai Gerindra Bambang Haryo, Kamis (22/8).
Ia mengkritik penerimaan pajak yang tak pernah sesuai dengan target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alhasil, rasio pajak pun dinilai masih kalah dengan negara lainnya.
“Kami mengetahui penerimaan negara dari pajak. Kalau penerimaan pajak gagal, maka akan berdampak pada kinerja APBN,” terang dia.
Sumber: cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply