DJP Diusulkan Terpisah dari Kemenkeu, Komwasjak Ingatkan Risikonya

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) Amien Sunaryadi menanggapi usulan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisah dari badan Kementerian Keuangan (Kemenkue). Amien mengatakan dirinya tidak melihat kekisruhan di badan DJP, sehingga tidak ada alasan untuk memisahkan DJP dengan Kemenkeu. Risikonya pun akan lebih tinggi bila dilakukan pemisahan. 

“Pertama, kok saya tidak melihat Direktorat Jenderal Pajak itu kisruh, ya? Saya melihat Direktorat Jenderal Pajak itu aman-aman saja, nggak ada kisruhnya,” ujar Amien Sunaryadi di Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).

Amien mengatakan secara pribadi dirinya pernah ikut dalam diskusi bersama pihak Direktorat Jenderal Pajak beberapa tahun yang lalu. Kesimpulannya, tidak ada wacana seperti itu.

“Kesimpulan saya tidak ada cerita DJP ke luar dari Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena risikonya akan lebih tinggi. Kalau sekarang ini Direktorat Jenderal Pajak personel-personel di situ masih bisa dilindungi oleh Menteri Keuangan. Jika keluar dari DJP, tidak ada yang melindungi, habis mereka,” ujarnya.

Amien menambahkan, pilihan yang tepat saat ini adalah Direktorat Jenderal Pajak tetap bergabung dengan Kementerian Keuangan.

“Lebih baik tetap di dalam Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad memberikan usulan agar DJP tidak lagi di bawah badan Kementerian Keuangan. Hal tersebut merupakan respons atas keriuhan yang menerpa pegawai DJP dan Kementerian Keuangan. Dalam usulannya, Fadel menuturkan pembentukan Badan Pendapatan Nasional. Lembaga tersebut sudah terlintas dalam pemikiran Fadel sejak dirinya mengganti Biro Keuangan menjadi Badan Pendapatan Daerah, ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.

Sumber : www.beritasatu.com