Ditjen Pajak (DJP) akan meneliti seluruh Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 yang sudah dilaporkan wajib pajak. Langkah DJP tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (19/4/2023).
Penelitian dilakukan untuk menguji kepatuhan material wajib pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan proses bisnis tersebut dijalankan dengan memanfaatkan data dan informasi yang sudah dimiliki otoritas.
“Seluruh pelaporan SPT pasti akan diteliti. Dicocokkan dengan data dan informasi yang kami miliki untuk dapat melakukan langkah lanjutan,” ujar Suryo.
Hingga 15 April 2023, DJP telah menerima 12,57 juta SPT Tahunan 2022 atau tumbuh sebesar 3,15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut terdiri atas 12,1 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 476.590 SPT Tahunan badan.
“Secara prinsip itu adalah hal-hal yang memang secara berkelanjutan akan kami lakukan,” imbuh Suryo.
Selain mengenai penelitian SPT Tahunan, ada pula ulasan terkait dengan terbitnya PMK 40/2023 yang memuat ketentuan penyampaian laporan serta daftar wajib pajak badan perseroan terbuka yang mendapatkan fasilitas penurunan PPh badan sebesar 3%. Ada pula ulasan mengenai M-Pajak.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Penggunaan Compliance Risk Management (CRM)
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan berbekal pelaporan SPT Tahunan dan pemanfaatan compliance risk management (CRM), DJP akan menentukan kelompok wajib pajak yang akan diperiksa lebih lanjut.
“Kami gunakan compliance risk management untuk menentukan terhadap wajib pajak apakah cukup dilakukan pengawasan ataupun mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Suryo.
Sejauh ini, DJP memiliki 9 CRM, antara lain CRM pemeriksaan dan pengawasan, ekstensifikasi, penagihan, transfer pricing, edukasi perpajakan, penilaian, penegakan hukum, pelayanan, serta keberatan.
Kapasitas Server Sistem DJP
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan DJP akan memastikan server aman menjelang berakhirnya periode penyampaian SPT Tahunan badan pada 30 April 2023. Menurutnya, DJP dapat menambah kapasitas server untuk mencegah sistem down.
“Kami terus menjaga kemampuan dan keamanan sistem informasi yang dimiliki, termasuk apakah nanti bandwidth akan dilebarkan atau tidak, tergantung situasi yang ada pada saat penyampaian seperti tahun 2023 ini,” katanya.
Pelayanan Tatap Muka di Kantor Pajak
Pelayanan kantor pajak secara tatap muka dalam rangka pelaporan SPT Tahunan badan akan dibuka hingga 28 April 2023. Namun, selama libur dan cuti bersama Lebaran 2023, pelayanan kantor pajak tutup untuk sementara waktu. Artinya, pelayanan tatap muka di kantor pajak hanya diberikan pada 26, 27, dan 28 April 2023.
“Pelayanan tatap muka di kantor pajak dan pelayanan normal Kring Pajak dibuka hingga 28 April 2023,” bunyi pengumuman DJP.
Kemudian, pelayanan pada 29-30 April 2023 akan diberikan secara online oleh kantor pajak melalui saluran komunikasi nontatap muka seperti Kring Pajak 1500200 dan live chat DJP Online di pajak.go.id. Masing-masing KPP atau unit kerja lain di bawah DJP juga bisa memberikan pelayanan nontatap muka.
Laporan dan Daftar WP Badan Perseroan Terbuka
Kementerian Keuangan memperbarui ketentuan mengenai penyampaian laporan serta daftar wajib pajak badan perseroan terbuka yang mendapatkan fasilitas penurunan PPh badan sebesar 3%.
Ketentuan terkait dengan penyampaian laporan dan daftar wajib pajak badan perseroan terbuka itu diperbarui melalui PMK 40/2023. Beleid ini merevisi peraturan sebelumnya, yaitu PMK 123/2020.
“PMK 123/2020…belum menampung kebutuhan penyesuaian bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka sehingga perlu diganti,” bunyi bagian pertimbangan PMK itu.
Penerimaan Bea Cukai
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan dari bea dan cukai sepanjang kuartal I/2023 mencapai Rp72,24 triliun atau turun 8,93% dari kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini setara dengan 23,83% dari target yang ditetapkan pada APBN 2023 senilai Rp245,44 triliun.
“Selama pandemi, [setoran] bea cukai selalu positif. Sekarang, penerimaan kepabeanan dan cukai turun 8,93%. Meski begitu, kinerjanya tergolong masih cukup baik,” katanya.
Konfirmasi NPWP dan Nilai Investasi di DJP Online
DJP meluncurkan 2 menu baru dalam fitur Rumah Konfirmasi Dokumen pada DJPOnline. Menu baru yang dimaksud adalah Konfirmasi NPWP dan Konfirmasi Nilai Investasi.
“Menu Konfirmasi NPWP dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi atau pengecekan NPWP aktif atau tidak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti.
M-Pajak Versi 1.2
DJP sudah merilis aplikasi M-Pajak versi 1.2. Dalam laman resminya, DJP mengatakan M-Pajak adalah aplikasi digital yang membantu masyarakat menyelesaikan masalah perpajakan. Aplikasi ini juga memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
“Platform aplikasi ini dapat diunduh melalui PlayStore maupun AppStore. Kini, aplikasi M-Pajak versi 1.2 sudah rilis dengan beberapa fitur,” tulis DJP dalam laman resminya.
Ultimum Remedium di Bidang Cukai
Pemerintah terus berupaya menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang diperlukan untuk menerapkan prinsip ultimum remedium atau sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam menangani pelanggaran di bidang cukai.
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan RPP ultimum remedium di bidang cukai sudah rampung diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, RPP tersebut dilakukan perbaikan karena memperoleh koreksi dari Kementerian Sekretariat Negara sebelum diteken presiden.
“Saat ini masih mendapatkan masukan sedikit perbaikan dari Setneg yang akan kami follow up segera dan mudah-mudahan dari perbaikan yang akan kami usulkan ke Setneg, RPP ultimum remedium cukai bisa diselesaikan dalam waktu singkat pada tahun ini,” katanya.
Sumber : news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply