Pemerintah mengungkap gambaran kebijakan umum perpajakan pada tahun depan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah memproyeksi pencapaian target penerimaan perpajakan pada 2024 akan menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itulah, ada beberapa kebijakan umum yang akan dijalankan pemerintah.
“Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Senin (22/5/2023).
Adapun beberapa kebijakan umum yang dimaksud antara lain, pertama, mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan. Kedua, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Ketiga, memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum. Keempat, menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan (tax ratio).
Kelima, menyusun insentif perpajakan yang makin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha serta mendorong transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
Adapun berbagai tantangan utama yang diprediksi pemerintah salah satunya terkait dengan risiko masih berlanjutnya perlambatan ekonomi global serta volatilitas harga komoditas. Selain itu, ada perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, dan ekonomi hijau.
Tantangan lainnya terkait dengan pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk beberapa isu strategis seperti pemindahan ibu kota negara, pelaksanaan Pemilu, serta perubahan iklim. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan juga menjadi tantangan.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply