DPR dan Pemerintah Sepakati Tax Ratio 2024 Sebesar 9,92-10,2 Persen

Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati target rasio perpajakan (tax ratio) 2024 sebesar 9,92%-10,2%.

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara mengatakan target tax ratio yang disepakati panja sedikit lebih tinggi ketimbang usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebesar 9,91%-10,18%.

“Dengan optimalisasi pelaksanaan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tax ratio [2024] ditargetkan 9,92%-10,2%. Ada sedikit kenaikan,” katanya saat membacakan kesimpulan Panja Pendapatan di Gedung DPR, Kamis (8/6/2023).

Amir menambahkan pemerintah nantinya akan menyampaikan roadmap perpajakan kepada Komisi XI dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Pemerintah juga akan melakukan terobosan di sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satu terobosan itu ialah perluasan basis perpajakan. Harapannya, pendapatan negara dapat ditingkatkan pada 2024.

Untuk PNBP, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sisi sumber daya alam (SDA), dividen BUMN, peningkatan inovasi, dan kualitas layanan yang lebih luas.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Setelahnya, pemerintah juga bakal melaksanakan kebijakan penguatan pemanfaatan aset barang milik negara (BMN) yang lebih optimal, serta penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi.

Komisi XI berkomitmen mendukung upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP yang merupakan extra effort yang dilakukan pemerintah melalui automatic blocking system (ABS) dengan kriteria yang konsisten.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menerima dan berterima kasih kepada anggota Panja Pendapatan dari Komisi XI yang telah membahas target pendapatan pada 2024.

Hasil pembahasan panja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2024 beserta nota keuangannya. Menurut menkeu, pemerintah juga menerima kenaikan batas atas dan batas bawah pada target tax ratio 2024.

“Kami terima sesuai dengan yang telah disepakati dalam panja,” ujarnya.

Sumber : DDTC