DJP Terus Ingatkan WP untuk Segera Lapor Realisasi Repatriasi PPS

Ditjen Pajak (DJP) akan terus mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk segera menyampaikan laporan realisasi repatriasi atau investasi PPS meskipun batas waktu pelaporan sudah lewat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen merepatriasi atau menginvestasikan harta diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasinya.

“Intinya, kami ingatkan kepada teman-teman untuk segera melaporkan realisasinya,” katanya, dikutip pada Rabu (14/6/2023).

Batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi investasi semula ditetapkan pada 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan.

Namun demikian, aplikasi e-reporting PPS baru tersedia pada awal Mei 2023 sehingga batas waktu laporannya juga dilonggarkan.

Peserta PPS yang berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi telah diberi waktu untuk menyampaikan laporan realisasi paling lambat pada 31 Mei 2023.

Sanksi bagi WP Peserta PPS yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Jika tidak melakukan repatriasi atau investasi sesuai dengan komitmen dalam SPPH, peserta PPS akan dikenakan tambahan PPh final. Tambahan PPh final dikenakan atas nilai harta bersih yang tidak direpatriasi atau tidak diinvestasikan.

“Kami tidak buru-buru menjatuhkan itu [tambahan PPh final]. Kalau nanti setelah diingatkan dan kemudian ternyata wajib pajak tidak jadi repatriasi, baru [dikenakan tambahan PPh final]. Kan siapa tahu repatriasi, investasi, tetapi belum lapor saja,” ujar Dwi.

Ke depan, laporan realisasi repatriasi dan investasi harus secara konsisten disampaikan wajib pajak peserta PPS hingga berakhirnya holding period, yakni selama 5 tahun.

Pada tahun-tahun berikutnya, laporan realisasi repatriasi dan investasi harus disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2023 dan tahun-tahun pajak berikutnya.

Sumber: ddtc.co.id