Pajak Bakal Dipisah dari Kemenkeu, Airlangga: Belum Dibahas

Jakarta, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka-bukaan terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

BPN merupakan satu dari delapan program hasil terbaik cepat yang tertuang dalam dokumen visi dan misi Prabowo-Gibran. Dalam dokumen itu pembentukan BPN menjadi program kedelapan hasil terbaik cepat dengan tujuan sebagai terobosan konkret dalam meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.

Meski begitu, Airlangga menekankan, hingga kini pembentukan BPN belum dibahas di antara tim pemenangan Prabowo-Gibran maupun dengan kedua pasangan capres cawapres itu. Ia pun enggan banyak berkomentar terkait rencana pembentukan BPN itu.

“Belum dibahas,” kata Airlangga singkat saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Ia juga menekankan, pembentukan BPN belum ada pembahasan teknis hingga kini, walaupun menjadi bagian dari 8 program hasil terbaik cepat. Dalam dokumen visi-misi bertema Bersama Indonesia Maju itu disebutkan bahwa 9 program hasil terbaik cepat dikawal langsung Presiden dan Wakil Presiden sebagai fondasi Indonesia Emas 2045 dalam lima tahun ke depan.

“Iya, (sudah masuk 8 Program Hasil Terbaik Cepat), tapi belum dibahas teknis,” ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (19/2/2024) pukul 17.00 WIB menunjukkan pasangan Prabowo Hibran memperoleh suara terbanyak Pilpres 2024 dengan angka 58,55% dari total data Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk sudah 71,37%.

Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan rencananya untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan jika kelak terpilih sebagai presiden. Dengan pemisahan ini, Prabowo berniat untuk membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN.

“Memang kita terus saja kita ini sebagai negara sebagai bangsa kita per

rlu berani belajar dari pengalaman orang lain dan di banyak tempat dan negara maju memang agak dipisahkan anggaran policy making kementerian keuangan dan revenue collection,” jelasnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dikutip Senin (19/2/2024).

Keduanya beralasan pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian besar dibiayai oleh anggaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran tersebut perlu diefektifkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, Prabowo dan Gibran membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.

“Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%,” seperti yang tertulis dalam dokumen 8 Program Hasil Cepat Terbaik.

Sumber : www.cnbcindonesia.com